Forgot Password Register

Kejar Buronan Koruptor, Jaksa Agung: Mereka Tidak Akan Tidur Nyenyak!

Kejar Buronan Koruptor, Jaksa Agung: Mereka Tidak Akan Tidur Nyenyak! Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi buron korupsi untuk bersembunyi dan pihaknya akan terus memburunya.

"Kita akan cari terus, kita berikan pesan pada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buron ini. Mereka tidak akan tidur nyenyak," katanya seusai acara pembukaan Pekan Olahraga (POR) Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dikatakan, pihaknya akan terus mengawal hingga putusan pengadilan sampai telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengejar pembayaran uang denda dan uang pengganti serta ingin memaksimalkan pemulihan atas kerugian negara.

"Suka atau tidak, mau atau tidak, mereka harus bayar kalau tidak kita sita barangnya, kita bisa minta diganti dengan hukuman kurungan pengganti tinggal pilih saja," katanya.

Baca juga: Jaksa Agung: 111 Buronan Berhasil Ditangkap Sejak Januari 2018

Seperti diketahui kejaksaan memiliki program Tabur 31.1 atau lebih dikenal dengan program tangkap buronan oleh 31 kejaksaan tinggi dan setiap bulannya menangkap 1 buronan.

Sebelumnya, Kejaksaan mengamankan buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun, Thamrin Tanjung.

Thamrin Tanjung diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Juli 2018 pukul 21.50 WIB.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Thamrin Tanjung itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan 471.000.000 dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Baca juga: Gara-gara Banyak Koruptor e-KTP, Mendagri Takut Teken Kontrak

Terpidana dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp25.000.000 subsidair 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama, pada 1998 saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang sendiri yakni PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada 1998.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More