Forgot Password Register

Headlines

Kementerian BUMN Klarifikasi Percakapan Rini dan Dirut PLN soal 'Bagi-bagi Fee'

Kementerian BUMN Klarifikasi Percakapan Rini dan Dirut PLN soal 'Bagi-bagi Fee' Menteri BUMN, Rini Soemarno (Foto: Twitter/@KemenBUMN)

Pantau.com - Kementerian BUMN mengklarifikasi penggalan percakapan antara Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, yang sengaja diedit sedemikian rupa sehingga memunculkan informasi yang keliru dan menyesatkan.

Kementerian BUMN dalam pernyataan resminya yang diterima Pantau.com, di Jakarta, Sabtu (28/4/2018), menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan memang benar bahwa Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Dirut PLN, Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Baca juga: Menteri BUMN Copot Dirut Pertamina Elia Massa Manik

Dalam diskusi tersebut, baik Rini Soemarno maupun Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi adalah membahas upaya Dirut PLN dalam memastikan bahwa PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan sebagai syarat ikut serta dalam proyek tersebut.

Dengan demikian PLN memiliki kendali dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama adalah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang kompeten.

Baca juga: Wow! 1 Miliar Volt Ampere Listrik PLN Ludes Terjual dalam Sejam, di Mana?

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal baik untuk Pertamina maupun PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar 'Good Corporate Governance'," kata Imam.

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More