Kenapa NasDem Tidak Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Korupsi?

Selasa, 04 Desember 2018 23:05
Pantau.com - Partai NasDem menolak menandatangani pakta integritas terkait pencegahan korupsi di lingkungan partai politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen NasDem Jhony G Plate beranggapan pakta integritas itu hanya sekadar perjanjian hitam di atas putih. Tapi belum tentu konkret terlaksana.
"Saya tidak tandatangan karena saya tidak percaya dengan paktanya, yang saya setuju integritasnya. Terlalu banyak pakta ditandatangan tidak dilaksanakan," kata Jhony saat mewakili Partai NasDem dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Baca juga: KPK Buat Pakta Integritas dengan 16 Parpol, Minus PKS dan PBB
Menurut Jhony, pakta tersebut hanya sekadar janji moral namun minim pelaksanaan. Ia mencontohkan seperti pakta integritas parpol dengan KPU dan Bawaslu terkait tidak mengusung calon peserta pemilu yang berlatar belakang napi korupsi. Namun kenyataannya masih ada napi korupsi yang dicalonkan parpol.
"Yang terjadi di KPU dan Bawaslu berbeda pendapat sendiri. Padahal mereka yang minta. Dia (pakta integritas) hanya moral saja," ucapnya.
"KPK bukan super body. Yang tahu partai politik ya partai politik sendiri. Misal yang tadi dibilang, banyak korupsi karena mahar. 50 persen karena mahar. Bisa gak tanpa mahar kaya dilaksanakan di NasDem? Tanpa pakta integritas kami laksanakan itu kok. Untuk apa tandatangan pakta integritas kalau tidak dilaksanakan? Ini percuma," tambahnya.
Sementara itu KPK enggan berpersepsi kalau sikap partai NasDem sebagai sebuah penolakan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu justru hendak mengingatkan agar komitmen pakta tersebut tidak sekadar tandatangan saja.
"Jadi keliru kalau mengatakan itu penolakan. Karena semua partai sebenarnya ketika kami datangi dan tadi juga yang hadir mengatakan ini hal bagus yang harus dilakukan ke depan. Tetapi jangan berhenti hanya pada formalitas, itu poinnya," kata Febri ditemui di lokasi yang sama.
Baca juga: KPK Geledah Dua Kantor di Jepara dan Purwakarta, Kasus Apa?
Terkait isi pakta integritas itu, sedikitnya ada empat poin yang menjadi pembahasan. Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa integritas telah dirumuskan menjadi beberapa bidang. Antara lain pendanaan partai, rekruitmen kader, penegakan kode etik partai, dan demokrasi intenal di partai.
Pada acara tandatangan pakta integritas itu dihadiri oleh 14 pimpinan partai politik. Selain Jhony seluruh pimpinan parpol ikut menandatangani pakta integritas tersebut. Sementara terdapat dua parpol yang tidak hadir pada acara tersebut yakni PKS dan PBB.
Share :
Terpopuler
Kamis, 14 Februari 2019 15:15
Puluhan Tahun 'Dikuras' AS, Segini Cadangan Emas Freeport
Kamis, 14 Februari 2019 11:12
Masyarakat Baduy Tolak Bantuan Dana Desa dari Pemerintah Rp2.5 Miliar, Kenapa?
Kamis, 14 Februari 2019 05:00
Mimpi Melahirkan? Ternyata Begini Loh Arti Sebenarnya
Kamis, 14 Februari 2019 12:15
Asteroid Raksasa Semakin Dekat, Bagaimana Nasib Bumi?
Kamis, 14 Februari 2019 14:05
Isu Impor Serang Petahan, Mendag Era SBY: Kita Tak di Zaman Takut Impor
terkini
Sabtu, 16 Februari 2019 02:10
Masih 'Ingusan', 3 Bocah Ini Hasilkan Uang Lebih Banyak dari Kamu Sob!
Sabtu, 16 Februari 2019 01:05
Soal Inpres Persepakbolaan, Menpora: Itu untuk Genjot Prestasi
Sabtu, 16 Februari 2019 00:05
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pakpak Bharat
Jum'at, 15 Februari 2019 23:44
Di Semarang, Prabowo Berjanji Sejahterakan Aparat Penegak Hukum
Jum'at, 15 Februari 2019 23:41
System message!
Terima kasih telah memberikan komentar.System message!
Anda tidak dapat memberikan komentar. Mohon login/registrasi terlebih dahulu.System message!
Mohon maaf..Gagal mengirim komentar. Mohon coba kembali nantiKomentar :