Kenapa NasDem Tidak Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Korupsi?

Pantau.com - Partai NasDem menolak menandatangani pakta integritas terkait pencegahan korupsi di lingkungan partai politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen NasDem Jhony G Plate beranggapan pakta integritas itu hanya sekadar perjanjian hitam di atas putih. Tapi belum tentu konkret terlaksana. 

"Saya tidak tandatangan karena saya tidak percaya dengan paktanya, yang saya setuju integritasnya. Terlalu banyak pakta ditandatangan tidak dilaksanakan," kata Jhony saat mewakili Partai NasDem dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). 

Baca juga: KPK Buat Pakta Integritas dengan 16 Parpol, Minus PKS dan PBB

Menurut Jhony, pakta tersebut hanya sekadar janji moral namun minim pelaksanaan. Ia mencontohkan seperti pakta integritas parpol dengan KPU dan Bawaslu terkait tidak mengusung calon peserta pemilu yang berlatar belakang napi korupsi. Namun kenyataannya masih ada napi korupsi yang dicalonkan parpol.    

"Yang terjadi di KPU dan Bawaslu berbeda pendapat sendiri. Padahal mereka yang minta. Dia (pakta integritas) hanya moral saja," ucapnya. 

"KPK bukan super body. Yang tahu partai politik ya partai politik sendiri. Misal yang tadi dibilang, banyak korupsi karena mahar. 50 persen karena mahar. Bisa gak tanpa mahar kaya dilaksanakan di NasDem? Tanpa pakta integritas kami laksanakan itu kok. Untuk apa tandatangan pakta integritas kalau tidak dilaksanakan? Ini percuma," tambahnya. 

Sementara itu KPK enggan berpersepsi kalau sikap partai NasDem sebagai sebuah penolakan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu justru hendak mengingatkan agar komitmen pakta tersebut tidak sekadar tandatangan saja.   

"Jadi keliru kalau mengatakan itu penolakan. Karena semua partai sebenarnya ketika kami datangi dan tadi juga yang hadir mengatakan ini hal bagus yang harus dilakukan ke depan. Tetapi jangan berhenti hanya pada formalitas, itu poinnya," kata Febri ditemui di lokasi yang sama. 

Baca juga: KPK Geledah Dua Kantor di Jepara dan Purwakarta, Kasus Apa?

Terkait isi pakta integritas itu, sedikitnya ada empat poin yang menjadi pembahasan. Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa integritas telah dirumuskan menjadi beberapa bidang. Antara lain pendanaan partai, rekruitmen kader, penegakan kode etik partai, dan demokrasi intenal di partai. 

Pada acara tandatangan pakta integritas itu dihadiri oleh 14 pimpinan partai politik. Selain Jhony seluruh pimpinan parpol ikut menandatangani pakta integritas tersebut. Sementara terdapat dua parpol yang tidak hadir pada acara tersebut yakni PKS dan PBB.