Pantau Flash
Penyitaan Narkoba Terbesar di Malaysia: 3,7 Ton Senilai USD161 Juta
Sebelum Ada BBM 1 Harga, Premium di Nusa Ceningan Bali Rp10.000 per Liter
Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan
Jembatan George Washington Ditutup Setelah Ada Ancaman Bom
BMKG Sebut Ada 151 Titik Panas Karhutla di Kalimantan Barat

Komnas HAM Sarankan Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak

Komnas HAM Sarankan Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Komnas HAM (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Komnas HAM menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu serentak. Hal itu dipandang perlu dilakukan seiring dengan berimbasnya dampak kematian dan sakit yang diderita penyelenggara petugas pemilu.

"Memastikan adanya tanggung jawab oleh Negara, baik melalui Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu RI untuk memastikan adanya penanganan terhadap petugas baik meninggal dan sakit, termasuk pemulihannya sehingga tidak ada lagi petugas jiwa selanjutnya. Termasuk memberikan pembebasan biaya pengobatan bagi petugas sakit dan segera pencarian santunan oleh Pemerintah," kata Taufan saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Baca juga: DPD RI Rapat Kerja dengan Mendagri hingga Kapolri Evaluasi Pemilu

Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, Taufan mengatakan pemerintah abai terhadap perlindungan kesehatan terhadap petugas KPPS, PPS, PPK, Petugas Keamanan dan Pengawas Pemilu. Menurutnya, sebagian besar petugas yang berobat menggunakan biaya secara mandiri tanpa dibantu BPJS.

"Komnas HAM RI melihat tidak adanya langkah terpadu baik dari KPU, Bawaslu dan Kementerian Kesehatan sebelum jatuhnya petugas secara massal dalam upaya antisipasi dan penanganan terhadap petugas. Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan baru dilakukan pada 8 Mei 2019 dan efektivitas di lapangan masih belum terlihat selain pendatan melalui Dinas Kabupaten/Kota," kata Taufan.

Meski demikian, Komnas HAM belum melihat adanya tindakan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu. Juga tidak ditemukan kejanggalan dalam peristiwa kematian para petugas penyelenggara pemilu.

Namun Komnas HAM menyarankan agar sebaiknya dilakukan tindakan autopsi untuk diketahui pasti penyebab kematian petugas penyelenggara pemilu.

Baca juga: Fraksi Partai Golkar Tolak Pembentukan Pansus Pemilu 2019

"Sesuai dengan UU kesehatan untuk mengetahui sebab kematian yang lebih valid dari seseorang adalah melalui tindakan autopsi di mana persetujuan keluarga petugas menjadi syarat utamanya," jelasnya.


Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: