Forgot Password Register

Headlines

KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Parsel Saat Hari Lebaran

KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Parsel Saat Hari Lebaran ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima laporan gratifkasi terkait Hari Raya Idul Fitri 2019 hingga Jumat, 10 Mei 2019. Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pejabat negara memang sebaiknya sejak awal menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

"Terutama dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas yang dilaksanakan. KPK mengimbau agar menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama," ucap Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Ada Informasi Gratifikasi dan Korupsi? Laporin ke Layanan Call Center KPK

Febri menjelaskan, jika gratifkasi tidak dapat ditolak maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi dengan kesadaran sendiri bisa terbebas dari ancaman pidana pasal 12B UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Namun jika laporan gratifikasi baru disampaikan setelah ada proses hukum Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan maka KPK dapat tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan. Sehingga tindakan yang terbaik adalah menolak gratifikasi sejak awal," jelasnya.

Ada pun pemberian yang termasuk gratifkasi bisa berupa kebiasaan pemberian parcel dari bawahan ke atasan atau dari pihak vendor ke pejabat atau berdasarkan hubungan pekerjaan lain.

Sementara itu, lanjut Febri, pada 2017 dan 2018 KPK menerima ratusan laporan pemberian gratifkasi terkait idul fitri.

"Pada Lebaran 2017, KPK menerima 172 laporan, terdiri atas 40 laporan dari Kementerian/Lembaga; 50 laporan dari Pemda; dan 82 laporan dari BUMN," ungkapnya.

Total nilai pelaporan gratifikasi tersebut senilai Rp 161.660.000. Dengan rincian Rp22.730.000 dari Kementrian/Lembaga; Rp66,250,000 dari Pemda; dan Rp72,680,000 dari BUMN.

Barang-barang pemberian gratifikasi yang dilaporkan tersebut mulai dari parcel makanan dan barang pecah belah, uang, pakaian dan alat ibadah, hingga voucher belanja. Nilai parcel kue mulai dari Rp50 ribu hingga parcel barang senilai Rp39,5 juta.

Laporan gratifkasi terkait Hari Raya Idul Fitri turun sekitar 11 persen pada 2018 atau menjadi 153 laporan. Terdiri atas 54 laporan dari Kementrian/Lembaga; 40 laporan dari Pemda; dan 58 laporan dari BUMN.

Baca juga: Mulai dari Lukisan hingga Voucher Belanja, KPK Lelang 60 Item Barang Gratifikasi

Namun, total nilai barang gratifikasi yang dilaporkan meningkat menjadi Rp199.531.699. Dengan rincian nilai barang gratikasi yang dilaporkan dari Pemda menjadi Rp96,398,700. Pelaporan gratifikasi dari Kementrian/Lembaga sebesar Rp54.142.000; dan dari BUMN senilai Rp48.490.999.

Barang gratifikasi yang dilaporkan masih berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, uang, pakaian, hingga voucher belanja dengan nilai terendah Rp20 ribu sampai uang senilai Rp 15 juta.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More