Forgot Password Register

KPK Kritik Aturan Menpan-RB yang Perbolehkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

KPK Kritik Aturan Menpan-RB yang Perbolehkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak pemakaian kendaraan dinas digunakan untuk mudik lebaran 2018. Ketegasan KPK itu berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur yang memperbolehkan kendaraan dinas untuk mudik, asalkan tidak memakai dana kantor.

"KPK tidak pernah berubah sikap, Aparatur Sipil Negara harus dapat membedakan antara barang milik publik dan barang milik pribadi. Mobil dinas adalah barang milik publik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Menurut Laode. memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran nyata atas prinsip utama tata pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai perilaku koruptif.

Baca juga: Rawat Jalan, Begini Kondisi Mata Novel Baswedan

"Lebih menyedihkan lagi karena pelanggaran ini dilegalkan oleh Peraturan Menpan-RB," ucap Syarif.

Laode lalu membandingkan dengan kebijakan di lembaga antirasuah itu. Menurut Laode, ia tidak dapat menggunakan mobil dinas di KPK untuk pergi atau pulang dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah.

"Pimpinan dan semua staf KPK harus menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dari rumah ke kantor kembali ke rumah. Mobil dinas KPK hanya dipakai untuk kegiatan kantor yang dilakukan di luar kantor KPK," ujarnya.

Baca juga: Ternyata Ini yang Ditanyakan Penyidik ke Fahri Hamzah

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur membolehkan kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran 2018.

"Selama ini kan mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang sepanjang itu digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan," ujar Asman dijumpai seusai menghadiri pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Menteri Asman mengatakan penggunaan mobil dinas dibolehkan asalkan biaya bensin, perawatan mobil selama digunakan mudik, ditanggung secara pribadi.

"Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Mobil itu kan melekat sama pribadinya," kata Asman.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More