Forgot Password Register

KPK Periksa Mantan Bendahara Golkar Jateng Terkait Aliran Dana e-KTP

KPK Periksa Mantan Bendahara Golkar Jateng Terkait Aliran Dana e-KTP Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Pantau.com/Fery Heriadi))

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus korupsi dana e-KTP, dengan memanggil Bendahara DPD I Partai Golkar Jawa Tengan Tahun 2012, Bambang Eko Suratmoko.

Bambang Eko akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi, pengusaha sekaligus keponakan Setya Novanto.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap saksi Bambang Eko Suratmoko, Bendahara DPD I Partai Golkar Jateng Tahun 2012. Diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/4/2018). 

Menurut Febri, penyidik KPK akan memperdalam informasi yang didapatkan dari saksi yang diperiksa pada Kamis, 26 April 2018. 

"Dikonfirmasi tentang dugaan aliran dana terkait e-KTP," ucap Febri.

Baca juga: Ditahan KPK, Zumi Zola Dikabarkan Sakit

Adapun saksi yang telah diperiksa yakni Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, M Iqbal Wibisono, yang juga diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi.

Febri menyatakan, KPK terus mendalami kasus KTP-e karena putusan terhadap Setya Novanto bukan akhir dari penanganan kasus tersebut.

"Penyidik terus mendalami pihak lain, baik yang diduga melakukan bersama-sama ataupun penerima aliran dana," ungkap Febri.

Untuk diketahui, Iqbal Wibisono merupakan mantan narapidana perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2008.

Iqbal yang saat itu Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah divonis selama satu tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Februari 2015 lalu.

Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek KTP-e pada 28 Februari 2018.

Baca juga: KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Korupsi e-KTP Terus Berlanjut

Irvanto Hendro Pambudi diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012, yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka Masagung adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka Masagung melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR, sebesar lima persen dari proyek e-KTP. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More