Forgot Password Register

KPK Umumkan Para Tersangka di Kasus Korupsi Pengadaan Kapal KKP

KPK Umumkan Para Tersangka di Kasus Korupsi Pengadaan Kapal KKP Pengumuman tersangka di kasus pengadaan kapal (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nama-nama yang menjadi tersangka terkait proyek pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan KPK menemukan dua perkara tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. 

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan Penyidikan pada dua perkara, yaitu dugaan korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019). 

"Dan dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2012-2016," lanjut Saut. 

Baca juga: KPK: Kerugian Negara di Korupsi Pengadaan Kapal Lebih dari Rp100 M

Pada perkara pertama korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat, Saut mengatakan KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni, Istadi Prahastanto (IPR) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Heru Sumarwanto (HSU) selaku Ketua Panitia Lelang, dan Amir Gunawan (AMG) selaku Direktur Utama PT Daya Radar Utama. 

Saut menyebut, diperkirakan kerugian negara dalam perkara ini sebanyak Rp117.736.941.127.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Pejabat KKP Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Kapal

Perkara kedua terkait pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk SKIPI, lanjut Saut, Dirut PT DGI Amir Gunawan kembali menjadi tersangka bersama pejabat pembuat komitmen Aris Rustandi (ARS).

Akibat kasus ini diduga negara mengalami kerugian keuangan sebanyak Rp61.540.127.782

Atas perbuatannya, ARS dan AMG disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More