Forgot Password Register

KSPI: Agen Buruh Kasar TKA Harus Diperiksa

 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Foto: Pantau.com/Sahat Amos Dio) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Foto: Pantau.com/Sahat Amos Dio)

Pantau.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Perpres Nomor 20 tahun 2018 tidak dibutuhkan yang dibutuhkan adalah pendataan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Bahas Pengamanan Hari Buruh, Menko Polhukam Bertemu Wakapolri

Menurut Said, pemerintah seharusnya fokus menghadirkan lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia yang belum memiliki pekerjaan bukan membuat kebijakan yang mempermudah TKA untuk dapat bekerja di Indonesia. Terlebih jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sudah dalam jumlah yang besar.

"Dari beberapa pakar dan sumber media, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia jumlahnya 1 juta orang," ujarnya.

Lebih lanjut Said meminta agar pihak terkait untuk meningkatkan pengawasannya terhadap mekanisme TKA yang akan masuk ke Indonesia.

"Agen-agen buruh kasar tenaga kerja asing harus diperiksa, mereka ada agen yang mendatangkan. Terutama buruh kasar dari China yang diterima masyarakat di tempatnya bekerja, tidak akan kembali ke negara asalnya," ucapnya.

Baca juga: Menaker Klaim Jumlah TKA di Indonesia Masih Wajar

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah bahwa Perpres Nomor 20 tahun 2018 akan mempermudah TKA masuk ke Indonesia.

"Jadi ini penyederhanaan proses, bukan kemudahan tenaga kerja asing masuk. Jadi itu adalah debirokratisasi untuk, kalau memang jadi, itu memperpendek pengusaha, bukan mempermudah. Itu dua hal yang berbeda," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 April 2018. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More