Forgot Password Register

Mafindo: Hoaks Politik Jelang Pemilu 2019 Masih Marak

Mafindo: Hoaks Politik Jelang Pemilu 2019 Masih Marak Ilustrasi hoaks (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan berita bohong atau hoaks terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak.

Septiaji mengungkapkan, dalam catatan Mafindo, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks, yang 59 yang di antaranya adalah hoaks terkait politik.

"Dari 59 hoaks politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ujar Septiaji di Jakarta, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Terseret Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Amien Rais Kumpulkan Tim Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi

"Hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden," sambungnya.

Ironisnya, hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Bahkan hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Kasus hoaks Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya di tahun politik ini. "Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Baca juga: Ini Alasan Ratna Sarumpaet Ingin Menjadi Tahanan Kota

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum.

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," kata Septiaji.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More