Forgot Password Register

Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasan Ayah Zumi Zola

Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasan Ayah Zumi Zola Zumi Zola (Foto: Antara/ Aprilio Akbar)

Pantau.com - Pemeriksaan Zulkifli Nurdin, ayah dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola terpaksa ditunda, lantaran yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak datang, mengirimkan surat sakit," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Padahal rencananya KPK akan memeriksa Zulkifli sebagai saksi untuk tersangka Zumi Zola dan Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan terkait kasus tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

"Akan kami jadwalkan sesuai kebutuhan penyidikan," ucap Febri.

Baca juga: KPK Periksa Ayah Zumi Zola Terkait Kasus Gratifikasi

Zulkifli sendiri merupakan mantan Gubernur Jambi periode 1999-2005 dan 2005-2010.

Sebelumnya, KTP berturut-turut telah memeriksa Sherin Taria, istri Zumi pada Selasa (22/5), Hermina Djohar, ibu dari Zumi pada Rabu (23/5), dan Zumi Laza, adik dari Zumi pada Kamis (24/5).

KPK mengklarifikasi ketiganya terkait kepemilikan aset-aset tersangka dan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya termasuk temuan uang di villa saat penggeledahan.

Ketiganya pun memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi dan villa milik keluarga Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam penggeledahan itu, tim KPK menemukan uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

Baca juga: Setelah Panggil Ibu dan Istri, Hari Ini KPK Periksa Adik Kandung Zumi Zola

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok".

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More