Forgot Password Register

Megawati Digaji Rp112 Juta, Fadli Zon: Kok Bisa Gajinya Setinggi Langit?

Politisi Gerindra Fadli Zon (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi) Politisi Gerindra Fadli Zon (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai gaji Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112 juta di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak masuk akal. 

Menurut Fadli, seharusnya gaji komisaris lebih kecil dibandingkan gaji pejabat eksekutif. 

"Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?," ujar Fadli Zon dalam siaran persnya, Senin (28/5/2018).

Seperti diketahui, selain Megawati sebagai Kepala Dewan Pengarah BPIP, ada beberapa anggota Dewan Pengarah BPIP lainnya yang mendapat gaji Rp100 juta per bulan adalah Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji lebih kecil sebesar Rp76,5juta per bulan, wakilnya Rp63,7juta, Deputi Rp51 juta, dan staf khusus Rp36,5 juta. 

Baca juga: e-KTP Tercecer di Bogor, Tjahjo: Pasti Ada Unsur Sabotase

Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu menyebut anggaran BPIP hanyalah pemborosan dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian bangsa saat ini. 

"Sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan," terangnya.

Fadli berkelakar jika  BPIP bukanlah lembaga pemberi keuntungan bagi negara seperti BUMN atau bank sentral.

"Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kenapa kok standar gajinya bisa setinggi langit begitu?. Coba Anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu," imbuhnya.

ia juga mengkritik jika dibentuknya BPIP tidak selaras dengan niatan Jokowi yang ingin membuat anggaran birokrasi menjadi efisien, terbukti dengan pembubaran sebanyak 23 Lembaga Non Struktural (LNS), namun nyatanya presiden membentuk LNS baru.

“Dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan Presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya distop, karena bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada.” tuturnya.

Baca juga: JK Soal Koruptor Dilarang Nyaleg: Setuju!

Share :
Komentar :

Terkait

Read More