Forgot Password Register

Headlines

Mendagri Angkat Bicara Terkait Dilaporkannya Bupati Boyolali ke Bareskrim Polri dan Bawaslu

Mendagri Angkat Bicara Terkait Dilaporkannya Bupati Boyolali ke Bareskrim Polri dan Bawaslu Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Pantau.com/ Lilis Varwati)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Bupati Boyolali Seno Samodro berhak bersikap untuk menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakatnya, sehingga ucapannya terkait dugaan ujaran kebencian terhadap capres Prabowo Subianto tidak bisa disalahkan.

"Bupati kan punya hak untuk menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakatnya, siapa pun; saya kira tidak bisa disalahkan dia," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Baca juga: Ini Alasan BPN Prabowo-Sandi Laporkan Bupati Boyolali ke Kepolisian dan Bawaslu

Terkait adanya laporan terhadap Seno ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan ujaran kebencian, Tjahjo mempersilakan pelapor menggunakan haknya.

"Soal ada yang protes, silakan. Itu hak masyarakat, melaporkan itu hak. Tapi dia membela harga diri, kehormatan daerah yang dia pimpin, harga diri dan kehormatan masyarakat yang dia pimpin. Itu saja intinya," jelas Tjahjo.

Sebelumnya Seno bersikap reaktif terkait beredarnya penggalan video pidato capres Prabowo Subianto yang diduga menyinggung perasaan warga Boyolali.

Saat menghadiri Forum Boyolali Bermartabat pada 4 November lalu di Boyolali, Seno mengajak warganya untuk tidak memilih capres nomor urut 02 tersebut.

"Habis ini siapa yang naik (berpidato) setelah saya? Silakan. Ini ada Pak Kepala Desa mau pidato boleh, rakyat boleh. 'Pokoknya saya tidak cocok dengan Prabowo', boleh. Tapi kalau saya sih sebenarnya malah tidak begitu, Prabowo itu diajak piknik ke Gunung Kawi sana saja dibuat tumbal," ujar Seno.

Baca juga: Tim BPN Prabowo-Sandi: Bupati Boyolali Langgar Dua Pasal Soal Polemik 'Tampang Boyolali'

Akibat pernyataan tersebut, Seno dilaporkan oleh pendukung Prabowo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More