Forgot Password Register

Mendagri Tunggu Proses Sengketa Pilkada di MK Sebelum Lantik Kepala Daerah

Tjahjo Kumolo lantik  Pejabat Gubernur Jabar (Foto: Antara/Agung Rajasa) Tjahjo Kumolo lantik Pejabat Gubernur Jabar (Foto: Antara/Agung Rajasa)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun pihaknya mengaku keputusan terebut belum final, karena masih menunggu proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," terang Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Maju di Pemilihan Legislatif 2019?


Tjahjo menjelaskan, Kemendagri akan menunggu lebih dulu proses sengketa pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 27 Juni lalu dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir.

"Yang penting, seperti diatur dalam undang-undang, Kemendagri atau pun Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah (sebelumnya) pun adalah lima tahun," jelasnya.

Baca juga: KPU Ingatkan Parpol Tidak Daftar di Menit-menit Terakhir

Perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan teregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli mendatang. Sementara persidangan perdana untuk sengketa hasil pilkada dilaksanakan 3 hari kemudian, yaitu pada 26 juli.Untuk penyelesaianya MK memiliki tenggat waktu hingga 26 September.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More