Forgot Password Register

Headlines

Menko Darmin Ajukan Tambahan Anggaran di APBD 2019, Nominalnya?

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Antara/Wahyu Putro A) Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Pantau.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp68,5 miliar untuk pelaksanaan sistem pelayanan terpadu (OSS) maupun belanja pegawai bagi kegiatan operasional.

"Kami memohon tambahan anggaran tahun 2019 sebanyak Rp68,5 miliar untuk pengembangan sistem OSS," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam menyampaikan rencana kerja dan RKA KL Tahun 2019 Kemenko Perekonomian di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Darmin menjelaskan, kebutuhan tambahan ini diperlukan, karena Kemenko Perekonomian akan segera mulai mengelola sistem OSS sambil menunggu kesiapan BKPM yang sedang membenahi sisi struktur organisasi.

"Kemenko telah disetujui Presiden untuk memulai dan melaksanakan OSS. Mudah-mudahan ini terlaksana dalam waktu cepat agar percepatan berusaha dapat lebih cepat dari masa lalu," terangnya.

Baca juga: INASGOC Ajukan Ekstra Anggaran Rp291 Miliar, Untuk Apa?

Setelah perubahan struktur organisasi ini dilakukan, maka Kemenko Perekonomian akan menyerahkan pengelolaan operasional sistem pelayanan terpadu elektronik, yang dibangun untuk meningkatkan standarisasi dan daya saing Indonesia ini, kepada BKPM.

"BKPM telah komitmen dalam enam bulan, mereka akan mengambil alih. Jadi sambil menunggu mereka siap, Kemenko akan memulai dan melaksanakan OSS," ujar Darmin.

Rincian tambahan Rp68,5 miliar antara lain untuk penugasan terkait percepatan pelaksanaan berusaha yaitu pengembangan sistem OSS dan reformasi regulasi berusaha Rp53,83 miliar serta kenaikan tunjangan kinerja dan tambahan CPNS 2018 sebesar Rp15,17 miliar.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2019 menjadi Rp482,68 miliar yang berasal dari pagu indikatif sebesar Rp414,16 miliar dan usulan tambahan alokasi untuk pelaksanaan sistem OSS sebanyak Rp68,5 miliar.

Beberapa program yang juga menjadi prioritas dari Kemenko Perekonomian adalah mengawal pelaksanaan program strategis nasional, penetapan kawasan ekonomi khusus, sinkronisasi kebijakan satu peta serta mendukung strategi nasional keuangan inklusif dan penyaluran kredit usaha rakyat.

Baca juga: Sri Mulyani Klaim Sudah Cairkan Rp15,47 Triliun Dana THR

Kemudian, menyelesaikan target peta jalan e-commerce, mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) dan melakukan stabilisasi harga agar inflasi tidak melambung tinggi.

"Pengembangan EoDB untuk mencapai peringkat 40 kemudahan berusaha. Saat ini Indonesia masih peringkat 72, masih kalah dari Vietnam di peringkat 68. Ini kita kejar terus, karena semestinya mereka tidak lebih baik dari kita," ujarnya terkait pelaksanaan program kemudahan berusaha.

Program prioritas lainnya mencakup program pemerataan ekonomi yang antara lain terkait penyelesaian penguasaan tanah, perhutanan sosial, peremajaan sawit rakyat serta penyempurnaan kurikulum vokasi dan program koordinasi pemberdayaan ekonomi umat.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More