Pantau Flash
Baznas Raih Penghargaan sebagai Lembaga Zakat Pelayanan Terbaik
Kemensos Klaim Seluruh Lokalisasi di Pulau Jawa Sudah Ditutup
Diwarnai Blunder Yanto Basna, Indonesia Kalah 0-2 dari Malaysia
MRT Bayar Listrik Rp12 Miliar Setiap Bulan
Pelebaran Trotoar di Cikini Korbankan Jalur Sepeda

Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022 Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris (MKNP) periode 2019-2022.

Yasonna mengatakan, tugas dan tanggung jawab MPPN serta MKNP dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notaris sangatlah berat. Terlebih saat ini di seluruh Indonesia jumlah notaris mencapai 17.856 orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 juta akta.

“Saudara-saudara dituntut untuk dapat memastikan bahwa perilaku, etik dan akta-akta yang dibuat para Notaris tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal itu, saya minta untuk tegas dan cepat menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Yasonna, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK, Yasonna Bicara Dewan Pengawasan

"Namun karena melaksanakan sebagian tugas Menkumham, tetap mengedepankan pembinaan dan bersama-sama Ikatan Notaris Indonesia (INI) mendorong upaya terus menerus melakukan upgrading melalui berbagai pendidikan dan pelatihan agar para notaris dalam melaksanakan profesinya benar-benar profesional dan bermartabat,” sambungnya.

Menurut Yasonna, notaris memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung roda perekonomian nasional, penataan lembaga swadaya masyarakat dan partai politik.

“Notaris juga harus berperan aktif adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau Online Single Submission (OSS) dan upaya penataan badan usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hingga semua badan usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini semua sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), yang antara lain starting business,” ujarnya.

Yasonna menjelaskan, akhir-akhir ini banyak pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Dalam rangka meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap notaris baik kode etik maupun peraturan perundang-undangan, maka perlu memperketat pengawasan terhadap notaris baik melalui penguatan kelembagaan maupun pengenaan sanksi.

“MPPN dan MKNP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara dinamis harus melakukan perbaikan mekanisme pemeriksaan menjadi lebih cepat dan sederhana serta menghasilkan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada para notaris,” kata dia.

Baca juga: Menkumham Sesalkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora saat Aksi Unjuk Rasa

Dia pun menyampaikan ucapan selamat kepada MPPN dan MKNP yang baru saja dilantik dan berharap diberikan kekuatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap notaris Indonesia.

“Hanya dengan kemampuan dan pengetahuan serta kerjasama vertikal, maka pengawasan dan pembinaan ke seluruh wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha,” ungkapnya.

Dari nama-nama yang dilantik menjadi MPPN dan MKNP terdapat nama-nama pejabat di lingkungan Kemenkumham yakni, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjadi MPPN, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting menjadi MPPN dan MKNP serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menjadi MPPN dan MKNP.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: