Pantau Flash
Bom Mobil Terjang Demonstrasi Anti Pemerintah di Irak, 4 Orang Tewas
Menangi Perang Saudara, Ginting ke Final Hong Kong Open 2019
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2019: Quartararo Kalahkan Marquez
Polda Sumut Tetap 18 Tersangka dalam Serangan Bomber di Polrestabes Medan
BPBD Sebut Belum Ada Penetapan Tanggap Darurat Gempa Malut

Menpora Jadi Tersangka, Komisi X: Baru Senin Yakinkan Semua Akuntabel

Menpora Jadi Tersangka, Komisi X: Baru Senin Yakinkan Semua Akuntabel Imam Nahrawi saat pelepasan kontingen Indonesia di ASG 2019. (Foto: Pantau.com/Reza Saputra)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih angkat bicara menanggapi ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK. Abdul pun mengaku sangat terkejut perihal adanya kabar tersebut.

Sebab menurut Abdul, Komisi X baru saja menggelar rapat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Senin 16 September lalu dan menyampaikan laporan yang akuntabel.

"Kaget. Karena Raker dengan Komisi X dengan Kemenpora Senin 16 September 2019 kemarin, meyakinkan bahwa semua akuntabel," kata Abdul Fikri kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga: Menpora Imam Nahrawi Resmi Jadi Tersangka Suap Kasus Dana Hibah

Sementara itu, Abdul mengaku, Komisi X tak mengetahui detail terkait dengan dana hibah KONI yang menjadi sebab Imam ditetapkan tersangka. Menurutnya ia dan pihaknya sudah mengingatkan agar Kemenpora mematuhi setiap prosedur yang ada.

"Dalam perencanaan anggaran Komisi X tidak membahas satuan 3 sehingga memang tidak detail. Hanya Komisi X selalu mengingatkan agar semua prosedur harus bisa dipertanggung jawabkan. Komisi X mengingatkan hal dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam diduga terlibat dalam kasus suap pemberian dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Selain Imam, KPK juga menetapkan asisten pribadinya Miftahul Ulum.

"Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1996 pembahasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: PKB Pastikan Beri Bantuan Hukum untuk Imam Nahrawi

Alex menyebut, sebelumnya proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019 KPK juga telah memanggil Imam Nahrawi sebanyak 3 kali namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut yaitu pada 31 Juli, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019.

Dalam kasus ini, KPK menduga KONI mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora. Namun pengajuan dan penyaluran dana hibah itu dibuat dengan proyek akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional