Forgot Password Register

Meskipun Diakuisisi, Freeport Masih Punya PR di Tahun 2019

Meskipun Diakuisisi, Freeport Masih Punya PR di Tahun 2019 Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Assad (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan penyelesaian kajian ekosistem dan manajemen penanganan limbah Freeport diharapkan selesai dalam 8 bulan.  

"Iya (diharapkan selesai dalam 8 bulan)," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Assad saat jumpa pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (9/1/2018).

Ilyas mengatakan kajian tersebut dilakukan oleh PT Freeport Indonesia namun dengan acuan yang telah dibahas bersama-sama. Tujuannya agar tetap sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Jawaban Kementerian Lingkungan Hidup Atas Dilema Limbah Freeport

"Jadi kajian ini menggunakan caranya PTFI, ga bisa serahkan kajian sebelum terms of reference-nya setuju kita bahas sama-sama. Karena kalau tidak nanti akhirnya beda nanti belok kanan dia, jadi TOR nya seperti ini TORnya yang mau kita capai, kalau sudah oke silakan running, jalan anda ya," katanya. 

Setelah kajian tersebut rampung kata Ilyas, barulah kebijakannya akan dibahas kembali berdasarkan hasil kajian tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan kebijakan baru karena masih menunggu hasil pengkajian.

"Lihat nanti laporannya, nanti kita bahas bersama, oh begini-begini ya hasilnya kita lihat lagi. Oh kalau begitu jangan-jangan perlu kebijakan baru mau diapain nih? kita belum tahu ya, kan ini kajian kajian yang baru," paparnya.

Baca juga: Mobil yang 'Mengaspal' di Tahun 2019 Nih! Nomor 3 Cocok Buat Si Anak Gunung

Meski sudah ada beberapa opsi pemanfaatan limbah Freeport ini kata dia, tetap harus dilakukan kajian lanjutan karena harus menyesuaikan dengan standar yang sudah ada. 

"Katakanlah bisa buat jalan, kan itu harus ada SNI nya ya, oh nggak bisa dong buat jalan serta merta. SNI nya ada gak? memenuhi gak? Bikin jembatan jangan jangan apa gitu. Kalau butuh bantuan kita ya kita bantu bicarakan dan dialog kan dengan kawan kawan kementerian PUPR misalnya," paparnya.

"Jadi memang tidak bisa dikerjakan sendiri, jadi pemerintah harus masuk kepmen 172 itu namanya langkah-langkah penyelesaian masalah," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More