Forgot Password Register

'Mimpi' Ekspor Komoditas Kelautan Perikanan Indonesia Bebas Tarif ke Eropa

Nelayan tradisional menggunakan alat tangkap ramah lingkungan menangkap ikan di perairan pantai, Kampung Jawa, Banda Aceh. (Foto: Antara/Ampelsa) Nelayan tradisional menggunakan alat tangkap ramah lingkungan menangkap ikan di perairan pantai, Kampung Jawa, Banda Aceh. (Foto: Antara/Ampelsa)

Pantau.com  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan Uni Eropa dapat mengenakan bebas tarif atau tarif nol persen, terhadap ekspor produk kelautan dan perikanan asal Indonesia yang masuk ke kawasan tersebut.

"Menteri (Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) mengupayakan tarif masuk perikanan ke Uni Eropa dapat menjadi nol persen," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo, kemarin. 

Ia menyampaikan keinginan tersebut, dinilai merupakan hal yang wajar. Alasannya antara lain, sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Timor Leste dan Papua Nugini mendapatkan tarif nol persen ke Uni Eropa.

Baca juga: Duh! Reli Pelemahan Rupiah Kembali Berlanjut

Langkah tersebut, Ia melanjutkan, dilakukan KKP dalam rangka untuk memajukan produk serta, mendorong peningkatan ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional. 

Sementara itu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP, Rina mengingatkan kawasan Uni Eropa memiliki standar yang harus dipenuhi perusahaan nasional. "Mereka (Uni Eropa) akan mengecek pantas atau tidak produk perikanan untuk masuk ke wilayah mereka," kata Rina.

Rina memaparkan, sejumlah persyaratan yang akan diperiksa antara lain terkait dengan tracebility atau terkait apakah hasil tangkapan ikan yang digunakan, benar-benar memakai mekanisme bisnis yang berkelanjutan dan tidak ilegal.

Baca juga: Cuti Lebaran Ditambah, Ini Pengaruhnya untuk Kegiatan Ekonomi

Ia menjelaskan tim dari Uni Eropa juga bakal mengaudit mulai dari penangkapan hingga ke unit pengolahan komoditas perikanan yang bakal diekspor tersebut. "Pengusaha harus mengikuti rambu-rambu yang dituliskan oleh Uni Eropa," katanya.

Rina mengungkapkan, sejumlah hal yang sering ditemukan dalam pengelolaan di pabrik pengolahan perikanan, antara lain adalah kondisi yang tidak higienis serta rantai dingin yang tidak memadai atau kurang berfungsi dengan baik.

Ia berpendapat berbagai regulasi yang dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan, sebenarnya adalah panduan agar dapat memenuhi persyaratan yang ketat itu.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More