Forgot Password Register

Moeldoko: UU yang Menyangkut Keamanan Negara Sebaiknya Tak Dipolitisasi

Moeldoko: UU yang Menyangkut Keamanan Negara Sebaiknya Tak Dipolitisasi Moeldoko (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Kepala Staf Kepresidenan Panglima TNI (Purn) Dr Moeldoko berharap Undang-Undang yang menyangkut keamanan negara sebaiknya tak dipolitisasi.

Perbedaan suara antara pemerintah dalam hal ini, Kemenkum HAM, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), TNI, dan Polri seharusnya sudah tidak lagi dipolitisasi karena menyangkut keamanan negara. 

"Justru sebenernya UU yang berkaitan dengan keamanan, dan pertahanan itu jangan ada politisasi. Karena semua enggak ada dalam konteks itu, enggak ada oposisi, semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi jangan dipolitisasi," kata Moeldoko di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Jokowi: Teroris Harus Diperangi dengan Cara Luar Biasa

Moeldoko juga mengaku telah mendapat amanat dari Presiden Jokowi untuk menyamakan suara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme. 

"Ya, tadi presiden sudah tanya ke Menkum HAM untuk segera diselaraskan. Kita berharap segera selesai ya," ujar Moeldoko 

Sementara itu, pembahasan RUU Terorisme telah hampir rampung, hanya permasalahan definisi teroris dan judul dari undang-undang terorisme.

Baca juga: Marak Aksi Teror, Fadli Zon: RUU Terorisme Jangan Jadi Dalih Lengahnya Aparat

Tidak seperti UU sebelumnya yang hanya mencakup penindakan, RUU kali ini berisi tentang pencegahan, penindakan, dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia.

Rencananya, Rabu, 23 Mei 2018 pagi DPR akan kembali menggelar rapat RUU Terorisme bersama Kemenkum HAM untuk melakukan finalisasi pembahasan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More