Forgot Password Register

Nasdem Minta Partai Oposisi Tidak Paranoid Soal TKA

Bendera Nasdem (Pantau.com / Fery Heryadi) Bendera Nasdem (Pantau.com / Fery Heryadi)

Pantau.com - Tanggapi isu Perpres TKA yang terus mendapat kritikan dari sejumlah kalangan, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhonny G Plate meminta partai politik oposisi tidak paranoid menggunakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing untuk kepentingan politik menjelang Pemilu Presiden 2019.

"Kami mendorong rekan-rekan politik khususnya poros oposisi untuk tidak paranoid politik. Hal-hal yang baik dan kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia harus didukung sepenuhnya," kata Jhonny Plate di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 April 2018. 

Dia mengatakan sikap paranoid politik yang ditunjukkan partai opisisi berefek buruk bagi Indonesia sehingga tidak berdampak positif bagi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: PDIP Sebut Kebijakan Soeharto 'Dalang' di Balik Kasus Tenaga Kerja Asing

Menurut dia, tidak tepat ketika isu Perpres TKA digunakan untuk kepentingan politik, padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal.

"Partai Nasdem mendukung keluarnya Perpres tentang TKA karena secara teknis mengatur kembali perlindungan tenaga kerja di dalam negeri dan mengatur agar TKA yang dibutuhkan untuk mendorong industri dan investasi dipercepat prosesnya," ujarnya.

Dia mengatakan Perpres tersebut justru sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan menjadi tenaga kerja yang berkemampuan dan berpengetahuan.

Baca juga: Perpres Tenaga Kerja Asing Jadi Polemik, Pihak Istana Angkat Bicara

Menurut dia, yang saat ini dibutuhkan adalah penciptaan lapangan kerja sehingga didorong investasi dan industrialisasi yang diharapkan memperbanyak lapangan kerja tercipta.

"Lalu yang dibutuhkan saat ini adalah pemberantasan pekerja ilegal, karena kita memiliki banyak aturan yang mendorong masuknya wisatawan asing sehingga harus ada aturan agar tidak ada wisatawan tersebut menyalahgunakan izin wisata untuk bekerja," katanya.

Dia menegaskan harus ada langkah tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah agar tidak ada wisatawan yang menyalahgunakan izin tersebut di Indonesia.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More