OJK Akan Tingkatkan Kualitas Akses Layanan Keuangan

Pantau.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan juga pengawasan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara."Kami bersama pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, dengan meningkatkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM)," kata Kepala OJK Sulut Gorontalo Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo di Manado, Rabu (11/12/2019).Menurut Slamet, upaya perluasan akses keuangan masyarakat yang menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan Pemerintah karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diharapkan bisa memberikan hasil konkret dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Baca juga: OJK Klaim Program OJIR Bantu Masyarakat Terlepas dari Jeratan Rentenir

"TPAKD ini kalau dikelola dengan manajemen yang baik akan bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan meloncat naik," katanya.Presiden juga mengharapkan berbagai pihak mendukung tugas-tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat yang kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.

Baca juga: OJK Bakal Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan

Slamet menjelaskan meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian.Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga."Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas Pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UMKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata," katanya.