Pantau Flash
Kata Mahfud, KPK Tak Bisa Kembalikan Mandat ke Presiden
Soal Revisi UU Minerba, Jonan: Pernyataan Pemerintah Bisa Pengaruhi Harga
Suasana Memanas, OKI Gelar Pertemuan Luar Biasa Bahas Aksi Paksa Israel
Jokowi Diminta untuk Segera Melantik 5 Pimpinan Baru KPK
Rizki/Della ke Final Vietnam Open 2019, Anggia/Pia Terhenti

Ombudsman Sebut Pemerintah Pusat Diskriminatif Terhadap Masyarakat Papua

Headline
Ombudsman Sebut Pemerintah Pusat Diskriminatif Terhadap Masyarakat Papua Ilustrasi internet. (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua di Jayapura, Iwanggin Sabar Olif menilai pemerintah pusat telah memberlakukan diskriminatif terhadap orang Papua terutama dalam hal akses pelayanan data internet yang dimatikan selama kurang lebih tiga minggu dengan alasan menghindari berita hoax dan provokatif.

"Jangan jaringan data internetnya yang diblokir tetapi konten yang dianggap hoax atau provokatif yang diblokir," kata Sabar Iwanggin di Jayapura, Rabu (11/8/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Akses Intenet di Papua dan Papua Barat Sudah Normal

Menurut dia, jaringan internet merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan secara maksimal. Pemblokiran jangan terlalu lama harusnya pada konten-konten tertentu bukan secara keseluruhan. "Inikan kelihatan ada diskiminatif terhadap orang Papua dalam hal pelayanan publik khususnya jaringan data internet," ujar Iwanggin.

"Kita semua ketergantungan dengan jaringan data internet, mulai dari pendidikan, dunia perbankan, usaha, gojek, grab di Papua semua susah tidak bisa kerja karena tidak ada jaringan internet," jelasnya.

Sabar juga mempertanyakan apakah paket data internet yang dibeli masyarakat yang habis cuma-cuma padahal tidak terpakai bisa diganti atau tidak.

"Paket yang dia beli untuk satu bulan tiba-tiba habis, siapa yang bertanggungjawab, saya pikir harus ada kompensasi, negara harus menghargai dan menghormati rakyatnya," ujarnya.

Menurut dia, sebuah negara hadir karena ada komitmen dari rakyat sehingga adanya negara, untuk itu negara dan pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal kepada warganya. Salah satu driver grab di Jayapura Leonardus mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah yang telah meniadakan internet di Jayapura. Padahal pekerjaannya sebagai driver grab mengandalkan internet untuk mendapatkan orderan.

"Otomatis saya tidak mendapatkan uang karena tidak ada orderan, semua bergantung pada internet," tambah Leo.

Baca juga: LBH: Pencabutan Paspor Veronica Koman Ancam Pembela HAM

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan pemerintah secara bertahap membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat Rabu lalu, pukul 23.00 WIT.

Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan, serta mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: