Forgot Password Register

Panglima TNI Ingin Revisi UU TNI, Fahri Hamzah Salahkan Pemerintah

Panglima TNI Ingin Revisi UU TNI, Fahri Hamzah Salahkan Pemerintah Fahri Hamzah (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural alias menganggur.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai langkah tersebut merupakan kegagalan pemerintah dalam membuat sibuk para Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya sebagai negara yang besar seperti Indonesia seharusnya para TNI disibukkan dengan berbagai kegiatan.

"TNI itu harusnya sibuk, lah gimana enggak sibuk, negaranya besar gini kok, teritorial besar, lautnya besar, udaranya besar, kok TNI-nya enggak sibuk. Kesalahannya adalah pemerintah tidak bisa bikin sibuk TNI," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Tak Akan Ada Dwifungsi TNI dan Polri

Menurutnya dengan memberi pekerjaan perwira tinggi dengan cara merevisi UU TNI dinilainya sebagai cara berpikir yang salah. Sebab, kata Fahri, jika TNI mengerjakan pekerjaan sipil nantinya akan malah menimbulkan masalah.

"Sekarang gara-gara TNI-nya enggak sibuk, sekarang akhirnya banyak yang tidak punya pekerjaan, lalu mau dimasukkan ke pekerjaan sipil, berantem nanti kita. Salah itu cara berpikirnya itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Fahri pun menyarankan agar TNI lebih sibuk mengurusi daerah perbatasan baik di darat maupun perairan. Selain itu menurut Fahri terkait isu separatis yang sedang mencuat itu juga harusnya menjadi perhatian TNI.

Baca juga: Jelang Pemilu, TNI Perkuat Keamanan di 16 Wilayah Rawan

"Banyak isu keamanan, isu asing dan sebagainya siapa yang ngurus? Sibukkanlah TNI supaya jangan masuk ke sipil. Kalau TNI enggak dibikin sibuk, salahnya pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya Revisi UU TNI dinilai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi salah satu jalan keluar atas persoalan ratusan perwira menegah yang kini non-job. Ada sekitar 650 perwira TNI yang tidak memiliki jabatan. Sebanyak 150 orang di antaranya adalah perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More