Pantau.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menolak bila rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara ditunggangi oleh usulan lainnya menyangkut penambahan masa jabatan presiden.
"Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bagi PDI Perjuangan sifatnya terbatas. Hanya berkaitan dengan haluan negara. Di luar itu tidak ada agenda yang diusulkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto menjawab wartawan, di sela Sekolah Pimpinan Dewan PDI Perjuangan, di Kinasih Resort, Depok, Jumat (22/11/2019).Baca juga: Bamsoet: Ada Tiga Partai Belum Setuju Amandemen UUD Hanya untuk GBHN
Bagi PDI Perjuangan (PDIP), bangsa Indonesia memerlukan perspektif jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Ikatan itu dalam wujud Haluan Negara yang berisi rancangan pembangunan 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke depan.Kendati begitu, Hasto mengatakan, usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu takkan dipermasalahkan bila hanya sekedar wacana. Namun dipastikannya PDIP sama sekali tak mau mendorongnya."Karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi, kekuasaan presiden itu 2 kali berdasarkan konstitusi," tuturnya."Ketentuan sekarang (menyangkut masa jabatan presiden, red) masih ideal," tandasnya.Sebelumnya diketahui bahwa usulan mengubah ketentuan masa jabatan Presiden dalam amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 kembali muncul. Hal itu diusulkan salah satu partai politik di parlemen yakni Partai Nasdem.
Baca juga: PPP Ngotot Wacana Amandemen UUD Dibuka ke Publik, Ini Alasannya
Awalnya, rencana amandemen UUD 1945 hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengusulkan masa jabatan presiden menjadi salah satu isu yang dibahas dalam amandemen tersebut.Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono juga diberitakan pernah menyampaikan usulan yang sama.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
