Forgot Password Register

PDIP Sebut Kritikan Perpres TKA Hanya Isu Politik ke Jokowi

PDIP Sebut Kritikan Perpres TKA Hanya Isu Politik ke Jokowi Politisi PDIP Masinton Pasaribu (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu meminta pihak yang mengkritik Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru saja ditandatangani Joko Widodo agar membacanya lebih dalam.

"Dibaca utuh saja dulu Perpersnya, jangan karena judulnya Perpers Tenaga Kerja Asing kemudian ini di cap pro asing dan segala macem," ujar Masinton di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Selebihnya, lanjut Masinton, ia tidak setuju dengan isu yang menyebut tenaga kerja asing jumlahnya mencapai ratusan ribu. Padahal berdasarkan data Kementerian hanya sebanyak 20 ribu orang saja yang ada.

"Itu kan isu-isu politik aja, faktanya kan kalau yang dirilis kementerian tenaga kerja itu kan cuma ada 20 ribuan itu berbanding dengan tenaga kerja kita keluar negeri jauh lebih besar," imbuhnya.

"Jadi alih teknologi, alih transfer pengetahuan, dan segala masih macam itu juga dimungkinkan dalam prinsip tata kelola tenaga kerja itu," sambungnya.

Baca juga: PAN Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Bikin Resah Rakyat

Terakhir, ia meminta para lawan politik Jokowi untuk tidak menggunakan isu-isu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta dilapangan, terlebih kurang dari setahun Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Presiden pada 17 April 2019.

"Sudahlah itu isu politik terhadap Pak Jokowi itu kan macem-macem dari mulai dibilang anak TKI, anti islam, pro asing. Namanya isu politik, tapi kan fakta yang menjawab. Faktanya kan tidak seperti isu politik yang disampaikan," tutupnya.

Menurut Masinton, Perpers itu dibentuk untuk memudahkan regulasi terhadap para tenaga asing yang memang memiliki keterampilan, bukan dilakukan dengan asal-asalan.

"Bukan bermaksud memudahkan tapi justru yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki skill keterampilan. itu kan regulasi yang mengatur keberadaan tenaga kerja asing, dan itu menurut kita bagus," terang Anggota Komisi III DPR-RI itu.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More