Forgot Password Register

Headlines

Pemerintah Janjikan Insentif Buat Swasta yang Ikut Bangun Ibu Kota

Pemerintah Janjikan Insentif Buat Swasta yang Ikut Bangun Ibu Kota Ilustrasi Ibu Kota Baru (Pantau.com/Amin H Al Bakki)

Pantau.com - Pemerintah akan memberikan insentif kepada pihak swasta yang mau turut serta membangun ibu kota baru. Rencana tersebut akan direalisasikan jika pemindahan Ibu Kota ke wilayah baru di luar pulau Jawa resmi diputuskan. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk masa konsensi.

"Itu juga insentif karena si swasta itu bisa dapat kepastian return dari project yang dikerja samakan," ujarnya saat pemaparan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Tak Gentar Diancaman Trump, China Malah Siapkan Tarif Dagang Balasan

Bambang menambahkan, masa konsesi itu akan diberikan jika skema kerja sama yang digunakan dengan pihak swasta menggunakan skema pembiayaan penuh dari kas keuangannya atau skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership.

Bambang menjelaskan selama ini insentif yang dinginkan oleh pengusaha memang dalam bentuk kepastian keuntungan yang ditargetkan dalam waktu tertentu. Keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan.

"Itu maksudnya kita beri ruang dan memberi konsesi kepada BUMN dan Swasta partisipasi, bisa juga selain yang full private adalah melalui KPBU," paparnya.

Baca juga: Agar Hemat Anggaran, Pemindahan Ibu Kota Bertahap Mulai Tahun 2024

Sehingga kata dia, insentif yang diberikan dalam bentuk konsesi karena pada dasarnya para pengembang sudah biasa dengan pembangunan di wilayah-wilayah baru, namun kepastian akan keuntungan ini menjadi insentif tersendiri bagi para pengembang.

"Insentif lain enggak perlu karena misal sektor properti, swasta itu sudah biasa bangun kota baru tapi yang dibuat swasta sifatnya residential area. Dengan itu maka mereka tidak minta insentif apa-apa, tapi yang paling penting bagi mereka kepastian berapa hektare yang bisa dia kembangkan dan pengembaliannya," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua skema biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota batu yakni sebesar Rp466 triliun dan Rp 323 triliun. Disebabkan dengan luas wilayah yang dibutuhkan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah, dan lama proses pembangunan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More