Pantau Flash
Pelabuhan Merak-Bakauheni Titik Krusial Mudik Natal dan Tahun Baru 2020
Saut Situmorang: Korupsi Bikin Kiamat Suatu Negara
3 Wakil Indonesia Berebut Medali Emas Bulutangkis SEA Games 2019
43 Orang Tewas Setelah Si Jago Merah Lalap Gedung 6 Lantai
Zulkifli Hasan: Jualan Surga dan Negara Sudah Tidak Laku di Pilpres

Pemerintah Targetkan Penerima Kartu Prakerja Sebanyak 2 Juta Orang

Pemerintah Targetkan Penerima Kartu Prakerja Sebanyak 2 Juta Orang Presiden Joko Widodo (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan masyarakat penerima Kartu Prakerja mencapai 2 juta orang.

"Tadi kita membahas mengenai program Kartu Prakerja, di mana Kartu Prakerja itu dipersiapkan untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja dan rencana sistemnya berbasis digital dimana 500 ribu basisnya adalah kartu dan 1,5 juta basisnya digital," kata Airlangga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (12/11/2019). 

Menurut Airlangga, pemanfaatan kartu Prakerja adalah untuk "triple skilling" yang terdiri atas "upskilling", "reskilling" dan juga pelatihan itu sendiri.

"Sifat dari pelatihan itu adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik yang dimiliki kementerian maupun yang dimiliki dunia swasta," tambah Airlangga.

Baca juga: Presiden Jokowi Targetkan Kartu Prakerja Bisa Dipakai Mulai Januari 2020

Arahan Presiden Jokowi, lanjut Airlangga, agar terjadi pengembangan "supply and demand" dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kita ketahui Bersama karena sifat dari kartu ini adalah 'many to many', \multi to multi', berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah seperti bantuan pemerintah. Kalau ini pesertanya banyak, kursusnya banyak," ungkap Airlangga.

Pihaknya juga akan membuat mekanisme "tracking" dan bagaimana memberikan pelatihan kepada Lembaga pelatihan yang sudah "diakreditasi" dan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan sistem online.

"Sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah dari pada pelatihan 'coding' yang butuh waktu 3-6 bulan," jelas Airlangga.

Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja adalah sebesar Rp10 triliun. "Untuk pelaksanaan itu akan dibuat semacam 'project management office', karena ini sifatnya lintas kementerian maka Bapak Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian dan akan kita siapkan perpresnya," tambah Airlangga.

Baca juga: Rapat dengan DPR, Menaker Minta Para Pekerja Informal Diberi Perlindungan

Perpres tersebut akan mengatur sejumlah hal termasuk untuk penerima manfaat seperti kriteria siapa yang dianggap layak yaitu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

"Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak presiden memberi arahan bahwa perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan kerja," ungkap Airlangga.

Dengan program tersebut ditargetkan tercipta lapangan kerja hingga 2,5-3 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

"Itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lain ini adalah untuk 'safety net'," tambah Airlangga.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Lilis Varwati
Penulis
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: