Forgot Password Register

Pengamat: Peleburan BP Batam Kebijakan Salah Kaprah

Pengamat: Peleburan BP Batam Kebijakan Salah Kaprah BP Batam (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Pakar Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah.

Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Soeharto, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

“Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini. Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan di belakangnya,” kata Danang, di Jakarta,  Jumat (11/01/2019). 

Baca juga: Kebijakan Jokowi-JK Kena 'Sempot' Lembaga Konsumen

Menurut Danang, seharusnya jika melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor, BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

“Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

“Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti ini, investor bisa pada lari,” ujarnya.

Baca juga: Gaji Karyawan Tertahan, Trump 'Shutdown' Salah Perhitungan Nih...

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik menuturkan antara BP Batam dan Pemkot Batam adalah dua hal yang berbeda. BP Batam merupakan profesional yang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu pemerintah daerah. 

“Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar di dalamnya,” katanya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More