Forgot Password Register

Pengamat PSKH: Gugatan OSO Terhadap Putusan MK Disinyalir Jalan Masuk ke Senayan

Pengamat PSKH: Gugatan OSO Terhadap Putusan MK Disinyalir Jalan Masuk ke Senayan Bivitri Susanti (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai ada sebab lain di balik gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD. 

Anggota PSHK Bivitri Susanti mengatakan, OSO menolak putusan MK agar Partainya tetap bisa masuk ke Gedung Parlemen di Senayan melalui DPD. 

"Satu harus dilihat, pak OSO kan ketua umumnya partai Hanura. Hampir di semua survei Hanura itu enggak dapat parlementary threeshold. Jadi teman-teman pikirkan, barangkali ada sebabnya," kata Bivitri ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018). 

Baca juga: KPU Coret Ketua Umum Hanura dari Daftar Caleg

Bivitri menyebut, dari beberapa hasil lembaga survey dikatakan Hanura sulit mendulang suara pada pemilu legislatif  2019. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada ambang batas perolehan suara atau parlementary threshold dalam menentukan jumlah kursi pada anggota DPR. 

"Bagaimana kemudian dia merasa bahwa jalan masuk ke Senayan bisanya lewat DPD. Karena kalau DPR, kata survei ya bukan kata saya, Hanura enggak akan dapat parlementary threshold" ucapnya. 

Baca juga: MA Hanya Kabulkan 2 dari 12 Gugatan PKPU Soal Pencalonan DPR

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama OSO pada daftar calon tetap pemilu anggota DPD 2019 lantaran putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 tentang larangan pengurus Parpol menjadi anggota DPD. 

OSO kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan putusan MK. Hasilnya, MA mengabulkan gugatan OSO melalui MA melalui putusan nomor perkara 65/P/HUM/2018 yang terbit pada 25 Oktober 2018 dan menyatakan putusan MK baru bisa berlaku pada pemilu 2024.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More