Forgot Password Register

Penggugat PT Harap MK Keluarkan Putusan Sebelum Pendaftaran Capres

Hadar Nafis Gumay (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi) Hadar Nafis Gumay (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay selaku penggugat aturan Presidential Threshold (ambang batas calon presiden) menargetkan Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluarkan putusan baru pada akhir Juli 2018 mendatang, sesaat sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

"Harus segera sebelum pendaftaran, dan sebaiknya sehari sebelum pendaftaran misalkan saja, di akhir bulan Juli ini sudah ada putusannya sehingga pada pendaftaran 8, 9, 10 Agustus sudah menggunakan putusan yang baru," ujar Hadar kepada Pantau.com usai menghadiri sidang pendahuluan di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Golkar Siap Jalani Peraturan KPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Asal...

Hadar yakin, dirinya dan beberapa para penggugat lainnya dapat mencapai target itu, karena proses sidang MK yang terbilang cepat dalam memproses.

"Sebelumnya itu putusan MK juga yang sangat penting terkait dengan pemilu di dalam prosesnya lima hari bisa, seminggu bisa ada bahkan, ada itu sidang pagi putusannya udah sore, cuma dua kali sidang itu juga ada. Jadi kami masih optimis dalam hal ini," terang Hadar.

Setelah sebelumnya mengalami beberapa penolakkan saat menggugat presidential threshold, pada gugatan kali ini sidang telah memasuki babak pendahuluan, mendengarkan pendapat, dan masukan para penggugat.

Baca juga: Resmi! Ini Peraturan KPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Hadar menyebutkan, hakim panel memberikan beberapa catatan kepada pihaknya, khususnya untuk menambah alasan-alasan baru yang lebih kuat, sehingga tidak mendapat putusan yang sama seperti sebelumnya seperti pasal yang digugat hingga legal standing (kedudukan hukum) yang jelas.

"Legal standing tidak cukup hanya menyatakan text player,  tetapi perlu ditambah lagi untuk menunjukkan potensi kehilangan hak konstitusional kami dengan adanya parlementary threshold ini," imbuhnya.

Selebihnya pihaknya juga diminta melengkapi berkas administrasi dengan rapi, seperti belum adanya tanda tangan salah satu kuasa hukum, dan diberikan waktu selama dua minggu, yakni pada Selasa, 17 Juli mendatang untuk selesaikan semuanya. 

"Saya kira intinya itu kami diminta untuk menyerahkan perbaikan tanggal 17 Juli jam 10, karena apa yang diminta sudah sangat jelas dan kami paham, kami bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," tutupnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More