Forgot Password Register

Pengusaha Minta Pajak Belanja Dipangkas Selama Asian Games, Ini Jawaban Kemenkeu

Pengusaha Minta Pajak Belanja Dipangkas Selama Asian Games, Ini Jawaban Kemenkeu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Foto: Pantau.com/Ferry Heryadi)

Pantau.com - Pengusaha meminta pemerintah memberikan insentif fiskal dalam perhelatan Asian Games. Salah satunya yakni dengan pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong minat berbelanja masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberian insentif untuk perhelatan besar seperti Asian Games sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2010. Hanya saja, pemberian insentif berupa pemotongan PPN ini hanya untuk turis.

"Tadi sebenarnya yang disampaikan itu mengenai VAT (Value Added Tax) refund untuk turis. Sebenarnya itu sudah berlaku dari tahun 2010.  Sejak 2010 undang undang PPN yang terbaru sudah ada," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018). 

Baca juga: Hari Belanja Diskon Indonesia Digelar Agustus, Ada Diskon Hingga 73 Persen

Hestu menambahkan, pengembalian atau refund PPN ini saat ini sudah diterapkan di lima Bandara. "Itu VAT-nya berupa PPN boleh dikembalikan. Sudah berjalan yang keberangkatannya itu di 5 bandara, di Bandara Soetta, Ngurah Rai, Juanda, Adi Sucipto dan Kualanamu," katanya. 

Namun menurutnya, pemberian insentif ini memang dinilai belum berhasil menarik minat sejumlah pengusaha. Terbukti sejak kebijakan ini diterbitkan, masih sekitar 39 toko dengan 196 outlet yang memanfaatkan pemotongan PPN untuk berbagai produk.

Baca juga: Gubernur BI Pertanyakan Langkah Perbankan Naikkan Bunga Kredit

"Datanya sampai dengan 2017 kemarin baru 39 pengusaha kena pajak toko ritel dengan sekitar 196 outletnya. Terutama di 5 kota yang sebut tadi yang sudah berpartisipasi terdaftar sebagai toko retail yang melayani VAT refund untuk turis. Nah kita akan coba tingkatkan kedepannya," papar Hestu Yoga Saksama.

Ia menambahkan, syarat untuk dapat menerapkan pemotongan PPN ini adalah pengusaha wajib mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, Ditjen Pajak akan memproses dan memberikan izin pemotongan PPN. 

"Toko retail di Indonesia banyak kan. Hippindo saja tadi diatas 100, yang terdaftar baru 39 tadi. Mungkin diluar Hippindo dan itu berlaku untuk semua. Sehingga silahkan toko retail yang biasa dipakai belanja oleh menjual barangnya kepada turis asing silahkan saja memanfaatkan skema itu untuk menarik turis asing belanja di tokonya," pungkas Hestu Yoga Saksama .

Share :
Komentar :

Terkait

Read More