Forgot Password Register

Perundingan Freeport Molor Lagi, Apakah Ada Sanksi?

Perundingan Freeport Molor Lagi, Apakah Ada Sanksi? Kegiatan operasional di PT Freeport Indonesia (Foto:Freeport)

Pantau.com - Setelah menunggu lama, rupanya pemerintah mengundur waktu soal pembahasan divestasi 51% saham Freeport, pembangunan smelter selama 5 tahun, stabilitas investasi dan perpanjang kontrak hingga 2041 ditargetkan rampung pada 31 Juli 2018.

Padahal sesuai jadwal, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia, semestinya habis 4 Juli 2018 namun akhirnya diperpanjang hingga 31 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan, perpanjangan diberikan salah satunya karena pemerintah masih melihat adanya perundingan yang berhubungan dengan aspek lingkungan antara Inalum yang akan menjadi partner Freeport McMoran.

"Pertimbangannya tentu melihat situasi bahwa semua itu sudah mendekati final sehingga kita berharap harus selesai sebulan. ini mempresure pemerintah dan Freeport sendiri harus selesai 1 bulan," ungkap Bambang di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Mulai Distribusikan Beras Saset, Buwas Kena 'Semprot' Soal Sampah Plastik

Namun, Bambang memastikan bahwa untuk perundingan paket Freeport dengan pemerintah sudah dalam proses penyelesaian.

"Untuk lingkungan diperlukan waktu sehingga kita memberikan waktu kembali tetapi waktu itu hanya satu bulan untuk PT Freeport dan Inalum bisa menyelesaikan. Sampai 31 Juli 2018," ujar

Terkait adanya kemungkinan sanksi, Bambang menjelaskan bahwa masalah kemunduran waktu ini pihaknya akan menganalisa terlebih dahulu.

"Ini bukan melanggar atau tidak tapi pembicaraan ini belum selesai. kalau belum kita lihat permasalahannya dimana," unkapnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More