Forgot Password Register

PLN Gandeng Kejagung Bangun Listrik 35 MW, Begini Tanggapan Menteri Rini

PLN Gandeng Kejagung Bangun Listrik 35 MW, Begini Tanggapan Menteri Rini Instalasi listrik. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendukung langkah PT PLN (Persero) menggandeng Kejaksaan Agung RI untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.

"PLN butuh dukungan banyak pihak untuk menuntaskan pembangunan kelistrikan, salah satunya kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Agung agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target, tepat waktu, dan tidak melanggar hukum," kata Rini dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Penandatanganan kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara PLN dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung dilakukan di Nusa Dua, Bali 13 April 20189 esok. Antara Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan Jamdatun Kejaksaan RI, Loeke Larasati A, yang disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Baca juga: Pemerintah Atur Harga BBM, Apa Pengaruhnya Terhadap Inflasi?

Tugas PLN di bidang pembangunan infrastruktur kelistrikan termasuk yang sangat berat sebab PLN harus membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35 ribu megawatt (MW), jaringan transmisi sepanjang 46 ribu km dan banyak gardu induk.

Rini menjelaskan, sebagai perbandingan pembangkit listrik yang beroperasi sejak Indonesia merdeka hingga 2014 sekitar 46 ribu MW. Selama 5 tahun mendatang, OLN ditugaskan membangun 35 ribu MW.

Melalui kerja sama ini, direksi dan manajemen PLN seluruh Indonesia bisa lebih yakin melaksanakan tugasnya sebab setiap langkah mendapatkan dukungan agar langkah-langkahnya mengikuti tataran hukum yang benar.

Baca juga: THR PNS Naik, Sri Mulyani: Sudah Ditetapkan Dalam Undang-undang APBN 2018

Sementara itu, Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan kerja sama ini bentuk transparasi dan kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari Kejaksaan selama tiga tahun sebelumnya kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami berterima kasih kepada Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35 ribu MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

Baca juga: Menteri Sri Mulyani Anggap Kenaikan Harga BMM Sudah Wajar

"Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," jelas Sofyan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan peran PLN memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

"Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena masalah hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule," ujar Prasetyo.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More