Pantau Flash
Rp54 Juta dan 2.600 Dolar AS Disita KPK dari Rumdin Bupati Lampung Utara
Pasca Diserang, Raja Salman Sepakat Tambah Pasukan Militer AS
Juarai F1 GP Jepang, Bottas Antar Mercedes Kunci Gelar Juara Konstruktor
7 Paus Ditemukan Mati Terdampar di Pantai Nusa Tenggara Timur
Tampil Lawan Norwegia Semalam, Sergio Ramos Pecahkan Rekor Lampaui Casillas

Polemik Saham Bir, Anies: Penjualan untuk Rakyat, Tak Perlu Kajian

Polemik Saham Bir, Anies: Penjualan untuk Rakyat, Tak Perlu Kajian Anies Baswedan (Foto: Antara)

Pantau.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk tidak perlu dilakukan kajian.

"Ini adalah untuk kita, uangnya Rp1,2 triliun itu untuk rakyat pilihannya sederhana, bahwa Rp1,2 triliun dipakai untuk membantu usaha produksi bir atau dipakai untuk membantu usaha yang lainnya. Gampang sekali pilihannya dan tidak perlu kajian terlalu rumit," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya penjualan saham di PT Delta Djakarta Tbk kalau dilihat uangnya justru lebih bermanfaat untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk warga.

Baca juga: Novel Bamukmin: Hati-hati, Jangan Pilih yang Mendukung Air Miras!

Saat ini menurut Gubernur untuk melepas saham tersebut tidak disetujui oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Bahkan Gubernur telah mengirim surat dua kali kepada Ketua DPRD pada tanggal 16 Mei 2018 dan 31 Januari 2019.

"Masukan di dalam agenda pembahasan (penjualan saham), begitu agenda pembahasan lalu didiskusikan kalau tidak dimasukan ke agenda pembahasan ya tidak ada diskusi jadi jangan dibalik diskusi dulu baru agenda," kata Anies.

Hal tersebut dijelaskannya terkait dengan surat permohonan persetujuan penjualan saham di PT Delta Djakarta Tbk yang dikirim agar dijadikan agenda pembahasan di DPRD.

Baca juga: Lepas Saham Bir Pemprov DKI, Sandi Konsultasi dengan Dirut BEI

"Karena itu harus pembahasan, masa pembahasan lewat media," kata Anies.

Dijelaskannya bahwa prinsip dasar pemerintah itu bekerja untuk melaksanakan UUD. Pemerintah bekerja mencari keuntungan. Saat ini kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta hanya sebesar 26,25 persen dari tahun 1970 saham sebesar 23,34 persen hanya sedikit mengalami kenaikan.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Nasional

Berita Terkait: