Pantau Flash
ASEAN School Games 2919 Resmi Dibuka, Menpora: Selamat Bertanding
Axl Roses Ditangkap karena Edarkan Ganja
Tak Puas dengan Sebelumnya, KPK Minta Presiden Bentuk TGPF Baru Kasus Novel
Pengacara Tomy Winata Serang Hakim di PN Jakpus, Jidat Dihantam Gesper
Rian Ernest Dipolisikan karena Sebut Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Polri Sebut Belum Ada Ajuan Izin Soal Unjuk Rasa Jelang Putusan MK

Polri Sebut Belum Ada Ajuan Izin Soal Unjuk Rasa Jelang Putusan MK Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) (Foto:Antara/Galih Pradipta)

Pantau.com - Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan soal unjuk rasa pada saat vonis putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, informasi terkait dengan adanya unjuk rasa didapat dari media sosial (medsos).

"Untuk informasi (unjuk rasa) sudah kita dapat dari media sosial. Namun dari Polda Metro masih belum mendapat surat pemberitahuan dari beberapa pihak yang akan melakukan kegiatan demo atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta," ucap Dedi di Mabes Polri, Senin (24/6/2019).

Baca juga: Larang Aksi Massa di Depan MK, Polisi: Silakan Halal Bihalal di Rumah

Bahkan ketika disinggung mengenai aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar oleh Persatuan Alumni (PA) 212, Dedi menyebut belum mendapat informasi mengenai hal itu.

"Belum ada info, sampai hari ini belum ada info dari Polda Metro Jaya," ucapnya.

Jelang vonis putusan perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sedikitnya 47 ribu personel gabungan akan dikerahkan guna mengamankan Mahkamah Konstitusi (MK) dan objek vital yang berada disekitarnya.

Baca juga: BPN Bantah Fasilitasi Aksi Massa saat Putusan Hasil Sidang di MK 

Karo Penmas DivHumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut puluhan ribu personel gabungan diperuntukkan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang akan timbul selama proses pembacaan hasil keputusan dalam perkara itu.

Selain itu, puluhan ribu personel itu berasal dari Polri sekitar 28.000 personelnya, 17.000 lebih personel TNI dan 2.000 personel dari pemerintah daerah.

"Jadi untuk persiapan aparat keamanan dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan kerawanan yang timbul selama proses dan penetapan persidangan di MK," ucap Dedi di Mabes Polri.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: