Pantau Flash
Sulitnya Klaim Asuransi Masuk 10 Besar Keluhan Konsumen Indonesia
4 Bocah Jadi Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kota Batu
Bukan Erick Thohir, Gojek Justru Tarik Boy Thohir untuk Isi Kursi Komisaris
Kemenpora-PASI Saring Atlet Berprestasi di ASG untuk SEA Games
Kabar Buruk, PHK Pekerja Nissan Bertambah Hingga 10.000

Prabowo Sebut Anggaran Bocor, TKN Jokowi-Ma'ruf: Hanya Cari Sensasi

Prabowo Sebut Anggaran Bocor, TKN Jokowi-Ma'ruf: Hanya Cari Sensasi Wakil ketua TKN Abdul Kadir Karding (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan ungkapan anggaran bocor oleh Prabowo hanya untuk mencari sensasi.

Menurut Karding dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019), Prabowo sering kali mengucapkan kebocoran anggaran. Namun, sayangnya sampai saat ini tidak pernah ada bukti dan fakta soal kebocoran anggaran.

Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran, menurut dia, lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Alasannya karena ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014.

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran Negara Bocor 25 Persen, Jokowi: Laporin Aja ke KPK!

"Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti, apalagi melakukan pelaporan hukum," kata Karding.

Menurut dia, sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi.

Ia menilai wacana kebocoran anggaran itu bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, melainkan lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya. Publik, menurut dia, sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi.

"Upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," katanya.

Baca juga: Tanggapi Soal Pernyataan Prabowo Anggaran Bocor, JK: Tak Sampai 25 Persen

Ia mengatakan, APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun, BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). 

"Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah. Akan tetapi, justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah," katanya.

Prabowo, kata dia, sebaiknya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan membuka data kebocoran yang dia tudingkan dan sekaligus melaporkan kebocoran tersebut ke penegak hokum, seperti KPK. TKN, menurut dia, akan ikut mendorong dan mendukung laporan Prabowo tersebut.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Nasional

Berita Terkait: