Forgot Password Register

Presiden Jokowi Hormati KPU Soal Mantan Napi Dilarang Nyaleg

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor (Foto: Antara/Widodo S Jusuf) Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor (Foto: Antara/Widodo S Jusuf)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait aturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.

Menurut Presiden yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut.

"Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Baca juga: Golkar Siap Jalani Peraturan KPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Asal...

Meski demikian, ia mengatakan jika kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Presiden mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

KPU mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Baca juga: Mesin Partai Dinilai Tidak Jalan, Lembaga Survei Kena 'Skak Mat' Gerindra

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2018.

Dalam pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More