Rachmawati Khawatir Perpres TKA Lahirkan Pemimpin Asing

Pantau.com - Politisi Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyentil hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Rachmawati, Perpres itu mengubah sifat konstitusi Indonesia yang seharusnya sosialis seperti amanat Presiden Soekarno, menjadi liberal kapitalis.

"Tapi yang paling penting adalah konstitusi kita sudah diubah empat kali di amandemen, tapi menurut saya bukan di amandemen tapi diubah yang sifatnya tadinya sosialistis menjadi liberal kapitalistik," ujar Rachmawati dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Anies Baswedan Masuk Radar Cawapres Prabowo?

Rachmawati mengkhawatirkan jika adanya Perpers yang isinya mempermudah masuknya TKA ke Indonesia itu juga akan berakibat pada munculnya para pemimpin asing. Dikhawatirkan nanti para pemimpin di segala bidang di Indonesia bukan lagi penduduk asli.

"Jadi memberikan kesempatan untuk masuknya kepemimpinan orang asing," tutur adik kandung Megawati Soekarnoputri itu.

"Jadi tidak usah heran kalau hulunya diubah berbau liberal kapitalistik maka hilirnya seperti tenaga kerja asing terbuka, akan masuk modal asing 100 persen masuk," katanya.

Tentu saja, kata Rachmawati, ini amat bertentangan dengan amanat proklamator Indonesia Presiden Soekarno yang amat menentang sistem liberal kapitalis yang bertolak belakang dengan tradisi dan budaya Indonesia sejak dulu, yang mengutamakan ekonomi kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan.

"Ini masalah kebijakan karena yang Bung Karno katakan itu (liberal kapitalis) sudah diabaikan. Tentang berdikari ekonomi dan politik dan budaya itu sudah hilang," ungkap Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno itu.

Baca juga: PPP 'Keukeuh' Jokowi dan Prabowo Bisa Berpasangan di Pilpres 2019

Sehingga, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan, jalan satu-satunya membenarkan sistem adalah dengan mengembalikan pemerintah berdasarkan dasar negara UUD 1945.

"Saya katakan Ini adalah bagian hilir dari akibat berubahnya konstitusi kita yang harus kita lakukan artinya kembali kepada uud 45 yang asli," imbuhnya.

Rachmawati terus menegaskan jika ia sangat menentang lahirnya Perpres yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 dan diresmikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke dalam undang-undang pada 29 Maret 2018.

"Ya enggak setuju, itu UU liberal kapotalistik," tegasnya.