Forgot Password Register

Ray Rangkuti Tantang Nyali Bawaslu Ungkap Mahar Sandiaga Rp500 Miliar

Ray Rangkuti Tantang Nyali Bawaslu Ungkap Mahar Sandiaga Rp500 Miliar Ray Rangkuti saat Diskusi 'Mahar Politik dalam Pilpres 2019' (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Dugaan adanya transaksi mahar politik pada pemilihan Sandiaga Uno menjadi cawapres Prabowo Subianto terus bergulir.

Bahkan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai jika skandal tersebut disertai banyak bukti, sehingga tak sulit bagi Bawaslu mengungkap fakta yang sebenarnya.

Pasalnya menurut Ray, hal itu terungkap dari Wakil Sekjen partai Demokrat Andi Arief yang berkelakar di media sosialnya soal pemberian uang dari Sandiaga senilai Rp500 miliar ke PAN dan PKS. .

"Menuru saya kasus ini punya banyak bukti. Karena Andi Arief tidak pernah mencabut pernyataannya. Yang ada beliau tetap meyakini ada pemberian uang. Pernyatan Andi juga dikuatkan oleh beberapa orang Demokrat yang mengatakan sikap Andi tidak salah secara etik partai," kata Ray saat diskusi Forum Populi di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).

Bukti kedua, lanjut Ray, alih-alih mencabut pernyataannya, Andi justru makin memperjelas kronologi pemberian mahar tersebut. Dengan membongkar adanya pertemuan membahas janji pemberian uang yang dilakukan oleh beberapa kader Gerindra dan Demokrat. 

"Artinya selain Andi ada subjek lain yang bisa dimintai keterangan. Fadli Zon (Waketum Gerindra) sudah membantah. Syarief Hasan (Waketum Demokrat) belum membantah. Hinca (Sekjen Demokrat) belum buat klarifikasi. Sepanjang klarifikasi bantah belum ada berarti pertemuan memang ada," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Soal Mahar Rp500 M: Jika Terbukti, PAN dan PKS Tak Bisa Ikut Pemilu

Bukti masih bisa ditambah dengan pengakuan Sandiaga yang mengatakan memang ada komitmen membantu dana kampanye parpol. Ray menjelaskan, dari pernyataan Sandi itu pula Bawaslu telah bisa melakukan penindakan tanpa perlu menunggu laporan pelanggaran pemilu.

"Sekarang parpol membantah bisa saja uangnya belum di transfer. Seharusnya mudah di lacak Bawaslu kalau punya sensitifitas anti korupsi kan bisa kerjasama dengan PPATK. Asal Bawaslu punya keinginan kuat," ucapnya.

Ray menjelaskan, sesuai aturan perundangan dana kampanye memang hanya boleh diberikan setelah kandidat ditetapkan menjadi calon capres-cawapres resmi dari KPU. 

"Jadi kalau Sandi mengaku siap memberi uang dalam komitmen itu tidak masalah. Yang namanya dana kampanye harus masuk rekening khusus dan kalau pasangan sudah ditetapkan KPU. Kalau dana diberi diawal itu bisa dikatakan mahar," jelasnya

Share :
Komentar :

Terkait

Read More