Forgot Password Register

Headlines

Saat Jaksa Agung Daratkan Sindiran 'Empuk' kepada Menteri Keuangan

Mou Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika) Mou Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ada celetukan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada Sri Mulyani  

Ia secara terang-terangan membahas soal anggaran yang diterima. Ia mengaku mendapatkan dana paling kecil di antara institusi penegak hukum lain seperti KPK dan kepolisian.

"Ini bukan curhat Bu Menteri (Sri Mulyani), untuk penegak hukum, kejaksaan adalah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran. Bayangkan, kami dituntut menyelesaikan kasus kasus korupsi. Dan setiap tahun kejaksaan ini hanya mendapat jatah 1 perkara," ujarnya sebelum memulai sambutan dan memancing tawa sebagian peserta Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku pihaknya tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin. "ini yang kita hadapi sekarang, tapi bagaimana pun dapat kita bekerja semaksimal mungkin dalam keberlangsungan bangsa dan negara kita," ujarnya kemudian disambut tepuk tangan.

Baca juga: Kemenkeu, Kejaksaan dan KPK Tandatangni MoU Soal Lelang Barang Sitaan

Terkait hal tersebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjawab dalam sambutannya. Ia berjanji akan memperhatikan anggaran untuk Kejaksaan Agung.  "Tadi pada awal Pak Jaksa agung menyindir saya bahwa anggaran di kejaksaan tidak meningkat, nanti saya akan perhatikan secara benar," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan, hal tersebut tujuan adalah untuk memberikan suatu reward sesuai dengan fungsi strategis masing-masing institusi. Ia mengaku berupaya melihat dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) untuk menciptakan suasana yang profesional dan berkeadilan.

 "Karena yang sering saya mendapat argumen yang cukup valid adalah kepolisian dan kejaksaan membandingkannya dengan KPK jadi dalam hal ini sama sama penegak hukum namun juga sama sama memiliki keinginan menciptakan Indonesia yang baik. Tentunya harus ada komparasi yang adil dalam reward-nya," paparnya.

"Kami akan melihat dengan kemampuan APBN menciptakan suasana yang profesional dan adil, sehingga seluruh institusi-institusi penegak hukum yang sangat penting bagi Indonesia dan ekonomi menjadi institusi yang memiliki kinerja yang baik," tutup Sri.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More