Pantau Flash
Indonesia Buka Kantor Konsul Kehormatan Pertama di St Christopher dan Navis
Kapten Persija Akui Perubahan Pelatih Pengaruhi Performa Tim
Ada UU Pangan, Pengusaha Tekstil Pertanyakan Kapan Kemunculan UU Sandang
Di Tengah Krisis Boeing, Airbus Malah Tingkatkan Kerja Sama di China
Lebanon Bebaskan Satu Orang yang Dituduh Ingin Ledakkan Bandara Sydney

Sawit RI Terusik Uni Eropa, Pemerintah akan Ambil Langkah Frontal

Headline
Sawit RI Terusik Uni Eropa, Pemerintah akan Ambil Langkah Frontal Ilustrasi (Pixabay)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas atas putusan Komisi Uni Eropa terkait minyak sawit (Crude Palm Oil /CPO).

Hal ini berkaitan dengan keputusan Komisi Uni Eropa (UE) yang telah mengesahkan Delegated Act yang salah satu isinya menganggap CPO sebagai produk tidak berkelanjutan. Sehingga, penggunaan CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus. 

"Jadi kalau soal CPO kami akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras sudah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jl Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: Harta Romahurmuziy Nyaris Rp12 Miliar, Punya Usaha Rokok Juga

Untuk diketahui, Komisi UE nantinya akan mengajukan Delegated Act itu kepada Parlemen UE. Kemudian, Parlemen UE memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan tersebut.  

Darmin mengaku pemerintah akan memanfaatkan jeda waktu dua bulan tersebut untuk menyampaikan keberatan. Produsen kelapa sawit Indonesia, juga bersama perwakilan Malaysia renacanaya akan datang ke UE April mendatang. 

"Ini sudah warning (peringatan) yang serius untuk kami pertimbangkan. Kami dengan Malaysia sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April sebelum dia mengambil keputusan di parlemen," paparnya. 

Baca juga: Ekspor RI untuk 3 Negara Besar Merosot, BPS Beri Komentar

Kendati demikian, Darmin terkait persoalan ini belum bisa dibawa ke mahkamah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Sebab kata dia, keputusan UE belum konkret.

"Kami selama ini tahu mereka diskriminatif, tetapi kami belum bisa membawanya ke WTO karena belum ada langkah konkret," pungkasnya.


Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi