Forgot Password Register

Soal Klaim ISIS, Anggota Komisi III DPR Desak Polri Tuntaskan Kasus Mako Brimob

Mako Brimob (Foto: Pantau.com / Sahat Amos Dio) Mako Brimob (Foto: Pantau.com / Sahat Amos Dio)

Pantau.com - Melihat insiden kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian bergerak cepat dalam penanganan kasus tersebut. 

Telebih ketika adanya klaim dari ISIS yang mengaku mendalangi kerusuhan ini melalui aplikasi media sosial. 

"Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

"Jangan sampai masyarakat termakan informasi salah, hingga terprovokasi atau berdampak pada lunturnya kepercayaan terhadap Polri. Terlebih kerusuhan ini terjadi di rutan yang berada di markas Brimob," sambungnya.

Baca juga: Polisi: 5 Anggota dan 1 Napi Teroris Tewas dalam Kerusuhan Mako Brimob

Ia meminta masyarakat tak langsung percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial.

Sahroni percaya Polri tak akan menutupi dan akan segera mengumumkan kronologis, motif maupun jumlah korban dalam peristiwa tersebut.

"Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan jumlah korban jiwa," ujarnya.

Baca juga: Mako Brimob Rusuh, Wiranto: Ini Menyangkut Keamanan Nasional!

Ia menilai pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang lekat dengan kasus terorisme ini pada 11 November 2017 silam. Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.

"Peristiwa kedua yang berlangsung malam kemarin mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan, apakah jumlah personel yang menjaga di rutan di tambah atau perlunya dilakukan langkah lain," pesan politisi Partai NasDem ini.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More