Forgot Password Register

Soal Koruptor Dilarang Nyaleg, Pengamat: Aturan KPU Tepat, tapi...

Soal Koruptor Dilarang Nyaleg, Pengamat: Aturan KPU Tepat, tapi... Logo KPU (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Aturan Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana koruptor maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 dinilai pengamat politik Lely Arrianie sudah tepat, namun prosedurnya mengalami kesalahan.

"Aturan itu tepat, tapi prosedurnya salah. Sebab keputusan MK kan sudah mengatur boleh asal mereka mengumumkan pernah menjadi koruptor," kata Lely saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

MK pernah mengeluarkan putusan atas uji materi UU Pemilu yang pada putusannya memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi caleg selama mengumumkan statusnya sebagai mantan napi koruptor. "Artinya larangan KPU tidak sesuai dengan keputusan MK," ujar Lely.

Baca juga: JK Soal Koruptor Dilarang Nyaleg: MenkumHAM Harus Hargai KPU!

Dia menekankan agar larangan napi koruptor maju sebagai caleg, tidak menyalahi prosedur, maka harus dilakukan uji materi kembali terhadap UU Pemilu, atau mengganti isi pasal dalam undang-undang itu.

Sebelumnya pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono juga berpendapat aturan KPU melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat sebab kejahatan korupsi tidak sana dengan tindak pidana umum lain.

Baca juga: Menteri Yasonna Tolak Aturan KPU Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu praktik korupsi juga membuat lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional.

"Oleh karenanya pelaku kejahatan korupsi tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya," ujar dia.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More