Forgot Password Register

Headlines

Soal Pilpres 2019, Yusril Akui Komunikasi dengan Gatot Nurmantyo

Soal Pilpres 2019, Yusril Akui Komunikasi dengan  Gatot Nurmantyo Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra bersama para kader (Foto: Instagram / yusrilihzamhd)

Pantau.com - Pasca dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) nampaknya gencar melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai.

"Kami sudah bernegosiasi dengan parpol lain, sehingga sebelum 1 Agustus menjadi jelas siapa yang kami dukung untuk jadi capres dan cawapres," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, pada acara Musyawarah Nasional Umat Islam untuk Konstitusi di Pagelaran Keraton Surakarta, Senin 7 Mei 2018.

Yusril mengatakan, pembicaraan antarpartai yang sudah dilakukan oleh PBB diantaranya dengan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kalau dialog dengan tokoh, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga sudah kami lakukan. Ada tim yang sudah bicara," katanya.

Sementara itu, salah satu tokoh yang sudah diajak berkomunikasi dengan PBB, yaitu mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

"Tim sudah saling ketemu, dalam waktu dekat ini saya juga akan bertemu lagi dengan beliau. Kalau dengan Pak Prabowo beberapa bulan terakhir ini saya belum ketemu, tetapi tim dari dua partai sudah ada komunikasi," katanya.

Baca juga: Yusril 'Curhat' PBB Seperti Dizalimi dan Disepelekan

Disinggung mengenai kriteria capres dan cawapres yang akan diusung, Yusril mengatakan tidak ada syarat khusus.

"Kriteria khusus tidak ada, yang penting lebih konkret," katanya.

Sementara itu, Yusril mengatakan pada Muktamar PBB di Jakarta beberapa waktu lalu, PBB memfokuskan Yusril maju ke pencalonan Presiden.

"Tetapi kan terganjal dukungan parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 20 persen kursi di DPR. Terkait hal ini, PBB akan menguji kembali Undang-Undang tentang Pemilu," katanya.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan supaya setiap partai politik peserta pemilu sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 22 UUD 1945 boleh mengajukan capres dan cawapres.

Dengan begitu, dikatakannya, demokrasi akan menjadi lebih sehat dan diperkirakan akan ada banyak calon potensial yang bisa maju menjadi capres dan cawapres.

"Tetapi kalau belum diputuskan hingga tanggal 1 Agustus, maka PBB akan aktif melakukan dialog dan diskusi dengan tokoh yang potensial untuk menjadi capres dan cawapres," katanya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More