Forgot Password Register

Srikandi ACTA Tolak Kriminalisasi dan Intimidasi Kasus Persekusi #2019GantiPresiden

Srikandi ACTA Tolak Kriminalisasi dan Intimidasi Kasus Persekusi #2019GantiPresiden Srikandi ACTA (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Komunitas Srikandi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan petisi protes terhadap dugaan kriminalisasi dan intimidasi yang dialami penguna kaos #2019GantiPresiden di acara Car Free Day, pada 29 April 2018 lalu.

Juru bicara Srikandi ACTA, Nurhayati mengatakan pihaknya mengeluarkan petisi karena mendapat laporan adanya pelaporan terhadap Ahmadi, orang yang diduga melakukan persekusi.

"Pelaporan tersebut sangat dipaksakan karena kita tahu pada peristiwa CFD 29 April sama sekali tidak ada ancaman, pemaksaan, dan kekerasan," ujar Nurhayati dalam konferensi persnya di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Baca juga: OSO Geram dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Nurhayati menyebut, pasal yang disangkakan dalam laporan sama sekali tidak relevan dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang terjadi, dimana korban tidak mengalami luka-luka.

"Pasal 335 KUHP batasannya amat sempit yakni pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara Pasal 170 mensyaratkan perbuatan kekerasan yang menimbulkan korban luka-luka atau hancurnya barang," ucapnya.

Tak hanya itu, berbagai aduan juga diterima komunitas pengacara itu, seperti bully melalui media sosial, dan pelarangan untuk memasuki kawasan CFD bagi pengguna kaos #2019GantiPresiden, dengan alasan melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016.

"Padahal kaos tersebut bukan atribut partai politik, tidak mendiskreditlmn SARA, dan tidak bersifat menghasut," katanya.

Baca juga: Ketua DPP PKS Bacakan Deklarasi Aspirasi Nasional #2019GantiPresiden

Nurhayati melanjutkan, sedangkan orang yang mengenakan baju dukungan untuk Jokowi dan tidak dipermasalahkan. "Yang aneh pemakaian kaos sejuta KTP untuk Jokowi pada tanggal 22 April dibiarkan saja. Pelarangan pemakaian kaos serupa juga terjadi di Makasar, Medan, dan Bandar Lampung," katanya.

Oleh karena itu, kata Nurhayati, pihaknya tidak salah apabila hal ini dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi dan intimidasi, yang ditindaklanjuti dengan mengajukan petisi penolakan.

Meski petisi hanya diajukan 9 orang anggota Srikandi ACTA, Nurhayati memastikan gerakan ini akan semakin luas apabila aparat tidak menghentikan upaya kriminalisasi dan penghentian proses hukum terhadap Ahmadi.

"Kita lihat dulu, apakah polisi menghentikan penyidikan atau tidak, kalau tidak maka jangan heran kita akan ajak semua orang di luar Srikandi ACTA," katanya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More