Pantau Flash
Rp54 Juta dan 2.600 Dolar AS Disita KPK dari Rumdin Bupati Lampung Utara
Pasca Diserang, Raja Salman Sepakat Tambah Pasukan Militer AS
Juarai F1 GP Jepang, Bottas Antar Mercedes Kunci Gelar Juara Konstruktor
7 Paus Ditemukan Mati Terdampar di Pantai Nusa Tenggara Timur
Tampil Lawan Norwegia Semalam, Sergio Ramos Pecahkan Rekor Lampaui Casillas

Tak Setuju Neno, Ketum PAN Tolak Samakan Pemilu dengan Perang Badar

Tak Setuju Neno, Ketum PAN Tolak Samakan Pemilu dengan Perang Badar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menolak keras jika Pemilu serentak 2019 disebut sebagai perang badar atau perang total. Pernyataan Zulhas itu menanggapi seruan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Neno Warisman. 

"Jadi sekali lagi pemilu itu bukan perang badar, bukan perang total. Jadi saya kritik keras Pak Moeldoko dan Mbak Neno. Pemilu itu biasa dalam demokrasi untuk memperbarui komitmen," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2018).

Baca juga: Zulhas 'Pede' Prabowo-Sandi Ungguli Petahana Usai Kampanye Terbuka

Sebelumnya, Moeldoko sempat mengungkapkan kalau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf sudah mengetahui center of gravity untuk merancang strategi terhadap kubu lawannya yakni Prabowo-Sandiaga. Moeldoko menyebut kalau hal itu memiliki istilah sebagai perang total. 

Sementara itu, Neno melalui puisi yang dibacakannya saat acara Munajat 212 beberapa waktu lalu, mengibaratkan Pemilu 2019 ini dengan Perang Badar. 

Baca juga: KPU Diminta Rinci Soal Penggunaan Fasilitas Negara Capres Petahana

Zulhas yang juga Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandi itu lebih setuju jika penyelenggaraan Pemilu 2019  bisa dijalani dengan suka cita dan sederhana. Menurutnya, jika tak ada calon yang belum memenuhi kriteria pemilih, masyarakat bisa mencari calon alternatif lain.

"Jadi pemilu itu sederhana. kalau senang, bagus, ya lanjut. bukan hanya untuk pemerintah. Untuk DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI. Kalau bagus pilih lagi. Kalau tidak bagus ya pilih yang bagus," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: