Forgot Password Register

Tandatangani RUU Liberalisasi Jasa Keuangan dengan DPR, Ini Harapan Sri Mulyani

DPR dan Kemenkeu tandatangani RUU Liberalisasi Jasa Keuangan. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika) DPR dan Kemenkeu tandatangani RUU Liberalisasi Jasa Keuangan. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Komisi XI DPR RI akhirnya menandatangani RUU (Rancangan Undang-undang) ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) atau RUU Liberalisasi Jasa Keuangan. Seluruh fraksi menyetujui untuk pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna.

"Dengan selesainya pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan RUU AFAS telah rampung. Kami persilakan untuk penandatanganan," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Hafidz Thohir dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut hadir dalam rapat kerja tersebut. Sri menyambut baik penyetujuan dari seluruh fraksi yang juga menyertakan perubahan beberapa undang-undang.

Baca juga: Efek Perang Dagang AS-China Mengintai Indonesia?

"Kami sambut baik semua fraksi menyampaikan agar pemerintah prioritaskan perubahan undang-undang, terutama undang-undang mengenai perbankan tapi juga undang-undang yang lain yang harus untuk disesuaikan dalam meningkatkan dan memperkuat dari sisi regulasi dan policy kita untuk industri keuangan," papar Sri Mulyani.

"Pemerintah akan menjalin komunikasi dengan otoritas negara mitra utk bisa menjamin dan fasilitaisi agar perbankan indo daspat masuk ke ASEAN. Apabila mengalami kendala, kami bisa mengangkatnya ke level keputusan yang tertinggi," sambungnya.

Baca juga: Hingga Februari 2018, OJK: Perbankan Syariah Alami Perkembangan Positif

Pihaknya juga mengaku akan berkoordinasi dengan industri perbankan guna melakukan kerja sama untuk bisa memahami ekspansi pasar di kawasan ASEAN. Ia juga berharap kerjasama terus terjalin baik dengan DPR terkait pelaksanaan amandemen undang-undang.

"Dalam pelaksanaan, kami akan komunikasi dan koordinasi sehingga saat melakukan perundingan kerja sama terutama dalam AFAS ini dengan Malaysia kita bisa memperkuat keberadaan dan perananan perbankan kita tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia," katanya.

"Kerja sama dengan DPR diharapkan terus terjalin, kami diharapkan melakukan amandemen undang-undang. Kami akan koordinasi sehingga percepatan amandemen akan bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More