Pantau.com - Wakil Perdana Menteri Thailand menyatakan, negaranya akan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana pada 2019 dan tidak akan ada penundaan, Rabu (3/10/2018).
Hal itu disampaikan di tengah-tengah keraguan di kalangan pengeritik pemerintah dan oposisi, yang menyatakan pemilu akan diundur.
Pemerintah militer, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta pada 2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun depan, setelah berulang-ulang ditangguhkan karena langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan suara.
Baca juga: Barham Salih Terpilih sebagai Presiden Baru Irak
"Kalau Anda bertanya apakah pemilihan akan ditangguhkan, baik, hanya pihak lain mengatakan itu, bukan pemerintah," kata Prawit Wongsuwan kepada wartawan.
"Kami masih perkirakan untuk menyelenggarakannya pada 24 Februari." Pengeritik pemerintahan militer, termasuk partai oposisi, menuduhnya dengan sengaja menunda pemungutan suara guna menggalang kekuasaan dan menjamin pengaruhnya tetap bertahan atas politik setelah pemilihan umum.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (64) sebagai kepala staf angkatan darat, memimpin kudeta itu. Dia mengisyaratkan memiliki peran publik setelah pemilihan umum dan mengakhiri kekuasaan militer lebih empat tahun.
Baca juga: PM Jepang Shinzo Abe Rombak Kabinet, 6 Menteri Kabinet Dipertahankan
- Penulis :
- Widji Ananta
