Forgot Password Register

TKN Akui Jokowi Masih Punya Banyak Utang Isu Hukum

TKN Akui Jokowi Masih Punya Banyak Utang Isu Hukum Diskusi yang diadakan Ikadin. (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja mengakui banyak persoalan hukum yang belum dituntaskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hal tersebut yang kemudian dijadikan bagian dari misi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dalam proses penegakan hukum.

"Kami di paslon 01 ini menyadari dalam waktu empat tahun memang banyak yang belum diselesaikan persoalan-persoalan," kata Direktur Hukum TKN Ade Irvan Pulungan dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/01/2019). 

"Bagi kami masalah ini sangat substansial. Salah satu bagian dari misi yang ditawarkan Paslon 01 terhadap masyarakat. Supaya orang merasa proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintahan nawacita  jilid II oleh pasloni-Ma'ruf Amin bisa berjalan efektif," lanjutnya.  

Baca juga: Kode Initiative: Jokowi dan Prabowo Tidak Konsen Isu Hukum

Ia mengatakan salah satu misi yang ditawarkan dalam nawacita jilid II merupakan mewujudkan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

"Kita sudah ketahui memang ada lembaga penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Lembaga peradilan misalnya sampai sekarang masih terasa juga adanya mafia peradilan dan mafia hukum. Penegakan hukum ini bisa baik kalau kita siap dengan segala aturan yang ada," katanya.

Baca juga: Ini Maksud Jokowi Sebut Jadi Pemimpin Harus Punya Pengalaman

Terkait persoalan hukum yang belum selesai, hal itu juga diaminkan Ikadin. Menurut Kabid Humas DPP Ikadin Erwin Narosmal Oemar, selama era Jokowi ada kenaikan dalam ketaatan pemerintah eksekutif dalam menaati hukum, jaminan independensi peradilan, dan akses terhadap keadilan.

Namun hal itu tidak diikuti dalam isu mengenai hak asasi manusia (HAM).

"Dalam soal penegakan HAM ada problem serius. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM di zaman Jokowi lebih buruk dibandingkan era SBY (Susila Bambang Yudhoyono)," kata Erwin.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More